06 November 2019, 16:04 WIB

Gakkum LHK Amankan Galian C Ilegal 44 Ha di Cileungsi


Indriyani Astuti | Humaniora

Dok. KLHK
 Dok. KLHK
Ditjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan operasi penegakan hukum terhadap galian ilegal

DIREKTORAT Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan operasi penegakan hukum bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Badan Reserse dan Kriminal Polri, Brimob Polda Jabar dan Denpom III/1 Bogor.

Tim berhasil mengamankan kawasan galian C ilegal seluas 44 (empat puluh empat) hektare di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/11).

Operasi bermula dari pengaduan masyarakat terkait adanya tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa penggalian C tanpa izin. Kegiatan penggalian C berupa penambangan tanah tanpa izin dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena itu, dilakukan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Tim berhasil mengamankan aktor utama lapangan berinisial BS dengan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) unit dumptruk, 3 (tiga) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer serta mengamankan kawasan seluas 44 (empat puluh empat) hektare dengan penyegelan serta melakukan pendalaman dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Para pelaku terancam melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun serta denda minimal Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Bisa juga dikenai Pasal 109 dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar.

Baca juga: KLHK akan Tindak Tegas Pengusaha Reekspor Sampah

Dirjen Gakkum LHK Rasio Ridho Sani menegaskan terungkapnya kasus ini merupakan keberhasilan kolaborasi dan sinergitas KLHK bersama dengan POLRI dan TNI serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan serta merupakan peringatan terhadap kegiatan ilegal lainnya.

Sementara itu, Direktur PPH Ditjen Gakkum LHK Sustyo Iriyono menuturkan akan terus meningkatkan upaya pemantauan aktivitas penggalian tanah yang dilakukan tanpa izin itu.

"Tidak sesuai dengan peruntukkannya dan merusak lingkungan, serta pihaknya akan mengungkap jaringan hingga ke akarnya,” ungkapnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT