06 November 2019, 12:02 WIB

Plt Bupati Dilarang Rotasi Pegawai Jelang Pilkada


Benny Bastiandy | Nusantara

MI/Benny Bastiandy
 MI/Benny Bastiandy
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur.

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengingatkan kepala daerah agar tak melakukan rotasi jabatan terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon pada Pilkada 2020. Imbauan itu sebagai upaya antisipasi, agar tidak terjadi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) yang dituntut netral pada pelaksanaan pesta demokrasi.

"Aturan ini mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota," kata Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, kepada Media Indonesia, Rabu (6/11/2019).

Di Kabupaten Cianjur sendiri sudah diagendakan dilaksanakannya rotasi dan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV. Namun, sampai saat ini pelantikannya belum juga dilakukan karena masih menunggu hasil kajian rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Terutama bagi pejabat eselon II yang akan mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama di delapan organisasi perangkat daerah.

"Kalau berhitung waktu berdasarkan PKPU Nomor 15/2019, penetapan pasangan calon itu tahapannya pada 8 Juli. Dihitung mundur enam bulan berarti Gubernur, Wali Kota, dan Bupati tidak rotasi atau mutasi pegawai terhitung mulai 8 Januari 2020. Kalau dilakukan sebelum waktu itu, kita fine-fine saja," tegas Hadi.

Hanya, lanjut Hadi, aturan tersebut bisa batal ketika proses pelantikan pegawai mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hadi menuturkan, Bawaslu berencana akan mengirimkan surat imbauan pada Januari 2020.

"Surat ini sebagai bentuk ikhtiar pencegahan. Kalau memungkinkan akan kami kirimkan pada Januari 2020. Waktu itu dinilai sangat tepat, karena kalau kita mengirimkan surat dari sekarang, bisa saja kan petahana tidak mencalonkan," tuturnya.

Bawaslu juga mengingatkan ASN agar mengedapkan azas-azas netralitas menghadapi Pilkada 2020. Bentuk-bentuk pengawasannya, lanjut Hadi, dilakukan dengan pelibatan semua elemen pemerintahan dan juga masyarakat.

"Pada aturan kan sudah jelas, ASN itu tidak boleh berpihak (netral). Bagaimana skema pencegahannya? Kita punya riwayat bekerja sama dengan Inspektorat, kemudian gencar menyosialisasikan netralitas ASN. Serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif ikut mengawasi. Kalau memang nanti ditemukan ada ASN tidak netral, mereka (masyarakat) bisa melaporkan langsung ke Bawaslu," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, mengatakan awalnya, pelantikan sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Cianjur, diagendakan Kamis (24/10). Namun karena kajian rekomendasi dari KASN belum turun, maka belum bisa dipastikan kapan pelantikan akan dilaksanakan.

"Pasti butuh analisis mendalam untuk memberikan rekomendasi. Butuh kajian. Ditambah informasinya ada beberapa komisioner di KASN yang baru," tegasnya.

Rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur tak hanya untuk kalangan eselon II saja. Terdapat juga pejabat eselon III dan IV.

baca juga: Wabup Tuban Sidak Sejumlah Proyek Infrastruktur

"Sebetulnya untuk pejabat eselon III dan IV bisa dilantik tanpa ada rekomendasi dari KASN. Tapi pak Plt Bupati ingin pelantikan sekaligus," pungkasnya.

Posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama yang bakal selesai dilelangkan yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektur Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretaris DPRD. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT