06 November 2019, 08:50 WIB

Pakta Dagang RCEP akan Hadir di 2020


Andhika Prasetyo | Ekonomi

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo.

PARA kepala negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah menyepakati teks negosiasi untuk pakta dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Penandatanganan RCEP diharapkan terjadi pada 2020. Namun, salah satu negara besar di Asia, India, menolak terlibat dalam RCEP.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-3 RCEP di Bangkok, Thailand.

"Semua negara RCEP akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan," demikian isi pernyataan bersama para pemimpin negara RCEP.

 Harapan penandatanganan RCEP pada 2020 ikut disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Kita sudah bekerja, bernegosiasi guna mencapai titik temu selama tujuh tahun," kata Presiden Joko Widodo seperti yang dirilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, kemarin.

Presiden memahami naskah perjanjian masih belum mencakup kepentingan semua negara anggota RCEP. Namun, selaku negara koordinator, Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan penuh dan konstruktif seluruh negara RCEP selama proses perundingan berlangsung.

Negara-negara RCEP pun menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia selama perundingan.

 

Prospek pertumbuhan

RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar dan paling penting di Asia-Pasifik.

Dengan latar belakang perubahan lingkungan global yang cepat, penyelesaian negosiasi RCEP akan menunjukkan komitmen bersama terhadap perdagangan dan investasi terbuka di seluruh kawasan.

Para pemimpin negara telah menegosiasikan perjanjian yang bertujuan memperluas dan memperdalam rantai nilai regional untuk keuntungan bisnis.

RCEP secara signifikan juga akan meningkatkan prospek pertumbuhan masa depan kawasan dan berkontribusi positif terhadap ekonomi global, sekaligus berfungsi sebagai pilar pendukung sistem perdagangan multilateral dan promosi pembangunan ekonomi.

Di lain pihak, India menolak ikut serta karena khawatir pasar dalam negerinya akan diserbu produk-produk murah asal Tiongkok.

Di sisi lain, Tiongkok melihat RCEP mampu meningkatkan integrasi ekonomi regional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan pihaknya juga memandang ASEAN sebagai prioritas utama diplomasi dalam meningkatkan kerja sama Belt and Road Initiative.

"Dengan semangat Jalur Sutra, kami ingin terus bekerja sama dengan ASEAN dalam menyinergikan kebijakan pembangunan, pembangunan infrastruktur, perdagangan bebas, kerja sama keuangan, pertukaran antarmasyarakat, peningkatan kualitas, dan pembangunan yang berkesinambungan," ujarnya. (Pra/Ant/AFP/X-11)

BERITA TERKAIT