06 November 2019, 10:05 WIB

5 Daerah belum Tanda Tangani NPHD


Nur/P-4 | Politik dan Hukum

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengungkapkan masih ada lima daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal tersebut berdasarkan data terakhir yang diterima KPU RI pukul 12.00 WIB kemarin.

"Didapatkan data masih terdapat 5 daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan," kata Arif dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, tambah Arif, saat ini sudah ada 265 daerah dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 yang telah menandatangani NPHD. Anggaran yang diusulkan KPU sebesar Rp11,7 triliun. Kemudian, anggaran yang telah disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya sebesar Rp9,8 triliun.

"Sementara itu, 5 daerah yang belum tanda tangan NPHD, total anggaran yang diusulkan Rp198,2 miliar atau setara 1,66% yang belum bisa disepakati untuk ditandatangani," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa daerah Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar bermasalah terkait dengan penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah setempat. Pemda, kata dia, telah mematok anggarannya lebih rendah dari usulan yang diajukan KPU daerah.

Ia pun mencontohkan KPU Solok Selatan mengajukan anggaran sebesar Rp27 miliar. Pemda setempat sejak awal mematok angka sebesar Rp14 miliar. KPU Solok yang mengusulkan angka sebesar Rp31 miliar dipatok pemda dengan anggaran Rp17 miliar. Anggaran yang diusulkan Pemda Tanah Datar pun lebih rendah, yaitu Rp26 miliar dari usulan KPU setempat yang sebesar Rp33,5 miliar.

"Tiga daerah ini memang kita melihat pemdanya kurang responsif untuk membahas persoalan anggaran secara terbuka dengan teman-teman KPU," katanya.

Pramono mengungkapkan, persoalan untuk wilayah Simalungun dan Pangkajene Kepulauan lebih disebabkan persoalan relasi antara kepala daerah dan KPU setempat.

"Itu ada nuansa lain. Simalungun, imbas Pilgub Sumut, masih ada kaitannya dengan keengganan pemda untuk bicara soal anggaran. Pangkajene juga," pungkasnya. (Nur/P-4)

BERITA TERKAIT