05 November 2019, 23:35 WIB

Penarikan Pajak Libatkan Ormas Dinilai Tidak Etis


Gana Buana | Megapolitan

Dok. Humas Pemkot Bekasi
 Dok. Humas Pemkot Bekasi
Walikota beaksi Rahmat Effendi beremu dengan perwakilan Ormas Gibas

PENGAMAT Pemerintahan Universitas Islam “45” (Unisma) Bekasi, Adi Susila menilai penarikan pajak melibatkan organisasi masyarakat (Ormas) tidak etis dilakukan. Sebab, kebanyakan anggota Ormas lebih terlihat seperti preman.

“Saya kira enggak etis ya, yang lebih miris kadang aksi oknum dari mereka seperti preman. Seperti dipaksa suruh mengikuti kemauan Ormas,” ungkap Adi, Selasa (5/11).

Adi mengatakan, hal yang perlu dipertanyakan ialah bentuk kerja sama tersebut akan membantu pemerintah untuk lebih efesien atau tidak. Sebab, seharusnya pemerintah memperbaiki kinerja bukan melibatkan Ormas.

Menurut Adi, penarikan retribusi atau pajak seharusnya dilakukan oleh aparatur negara. Sedangkan, bila menggunakan pihak ketiga perlu bentuk kerjas ama yang jelas dalam hal ini. Kerja sama tersebut tentu harus memiliki payung hukum.

“Itu kan kaitanya dengan pendapatan daerah, nanti kalau tidak diatur tuduhannya bisa menggelapkan pendapatan negara kan,” kata Adi.

Baca juga : Polres Bekasi Bantah Lindungi Premanisme

Terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, saat ini pihaknya sedang memilah potensi pajak yang bisa dimaksimalkan. Namun, sejalan dengan hal tersebut juga ada peningkatan kesejahteraan yang dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru melalui organisasi kedaerahan.

“Ini kan upaya untuk mewujudkan 150 ribu lapangan kerja, organisasi kederahan kita bina melalui pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia),” ungkap Rahmat.

Rahmat kembali menegaskan bahwa dalam memperdayakan Ormas, pihaknya masih berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, dalam mengelola parkir di seluruh gerai minimarket Kota Bekasi melibatkan organisasi kebudayaan yang ada tidak dengan satu keputusan dan intervensi. Sebab, ke depan pasti ada ketentuan yang dijalankan baik dari badan usaha maupun pemerintah.

“Jadi sesuai dengan kesepakatan semua pihak, baik itu dari badan usaha maupun perorangan, kita berjalan sesuai Perda, sesuai dengan aturan main,” tandas dia. (OL-7)

BERITA TERKAIT