06 November 2019, 06:10 WIB

Tantangan Politik Luar Negeri RI


Poppy S Winanti Dosen Ilmu Hubungan Internasional - FISIPOL UGM | Opini

Dok.Kemlu
 Dok.Kemlu
MENTERI LUAR NEGERI RI RETNO L. P. MARSUDI  PENYAMPAIAN PRIORITAS POLITIK LUAR NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  2019-2024 

MENJAWAB berbagai spekulasi setelah melalui proses tarik-ulur berbagai kelompok kepentingan dan partai politik, pada akhirnya Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Retno Marsudi kembali mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri yang didampingi Mahendra Siregar, selaku Wakil Menteri Luar Negeri.

Pada periode sebelumnya, Retno Marsudi dianggap mampu memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia meraih sejumlah prestasi, termasuk diantaranya telah mengantarkan Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Selain itu, Indonesia juga ditetapkan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022.

Namun, di luar prestasi yang membanggakan tersebut, Kemenlu, sebagai garda terdepan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, dinilai masih belum cukup mampu mengoptimalkan diplomasi Indonesia untuk memenuhi agenda domestik.

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai negosiasi perdagangan bebas dikritik tidak membawa manfaat yang berarti bagi sebagian besar pelaku ekonomi dan justru menjadikan pasar domestik sebagai target empuk mitra dagang asing. Naiknya secara signifikan defisit neraca perdagangan pada beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, neraca perdagangan sepanjang 2018 mengalami defisit US$8,5 miliar. Selain itu, tingkat realisasi investasi asing juga masih jauh dari yang ditargetkan. Realisasi investasi, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2014-2018 menunjukkan nilai yang fluktuatif.

Sebagai ilustrasi, jika pada 2014 nilai investasi langsung sebesar US$28,5 miliar, tahun berikutnya naik menjadi US$29,3 miliar. Namun, pada 2016 turun menjadi US$28,9 miliar, dan pada 2018 kembali naik menjadi US$29,3 miliar. Tulisan ini bertujuan menyoroti tantangan politik luar negeri Republik Indonesia (PLNRI) di bawah Kabinet Indonesia Maju, terutama di tengah perubahan ekonomi politik global kontemporer.

Tantangan

Perkembangan politik dunia beberapa waktu belakangan ditandai dengan merosotnya multilateralisme dan maraknya unilateralisme dalam bentuk proteksionisme perdagangan memunculkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan PLNRI.

Tantangan itu, secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua aspek utama. Pertama, tantangan yang terkait dengan ranah filosofis postur PLNRI dalam mendorong kepemimpinan Indonesia dan penerjemahan atas prinsip PLNRI yang bebas dan aktif. Kedua, tantangan pada tataran yang lebih praksis dari pelaksanaan PLNRI, terutama terkait dengan bagaimana mengoptimalkan diplomasi Indonesia bagi pemenuhan kepentingan agenda-agenda domestik, baik ekonomi maupun politik.

Salah satu kritikan utama yang muncul dalam pelaksanaan PLNRI selama periode pertama Presiden Jokowi ialah merosotnya peran RI sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Tergerusnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN sudah ditengarai sejak Indonesia mengalami krisis finansial pada 1997, yang sayangnya belum juga bisa bangkit. Bahkan setelah era reformasi dan beberapa kali pergantian kepemimpinan di negeri ini.

Oleh karena itu, menjawab tantangan PLNRI yang pertama, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB maupun Dewan HAM PBB perlu dioptimalkan untuk mendongkrak kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat regional ASEAN maupun di tingkat global.

Posisi Indonesia di dua dewan penting PBB tersebut merupakan modal utama agar Indonesia bisa berbuat lebih banyak untuk berkiprah dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan negara sedang berkembang lainnya, termasuk isu Palestina.

Terbentuknya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) mestinya juga dapat mendorong peran Indonesia yang lebih berarti bagi kerja sama pembangunan internasional.

Di samping itu, perkembangan ekonomi politik global kontemporer, yang juga ditandai dengan meredupnya hegemoni AS dan munculnya kebangkitan Tiongkok belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Menurunnya hegemoni AS di bawah Presiden Trump tecermin dari kecenderungan kebijakan-kebijakannya yang inward looking dan proteksionis.

Di sisi lain, dunia menyaksikan kebangkitan Tiongkok yang terlihat dari gencarnya pelaksanaan Belt and Road Initiative (BRI) lewat kucuran dana segar dan pembangunan infrastruktur di negara-negara yang menjadi bagian skema BRI tersebut. Kebangkitan Tiongkok juga tampak dari agresivitas Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan yang semakin memicu ketegangan di kawasan tersebut.

Ketika persaingan AS dan Tiongkok dalam konstelasi politik global termanifestasi dalam perang dagang, pada awalnya Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kondisi itu untuk mencapai kepentingan ekonomi domestik. Misalnya, dengan menjadikan Indonesia sebagai pilihan alternatif dari produk-produk Tiongkok yang terhambat masuk pasar AS.

Indonesia juga digadang-gadang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjadi alternatif tujuan investasi, baik bagi AS maupun Tiongkok. Sayangnya, harapan itu tidak mudah bisa diwujudkan.

Bukan saja tidak dapat mengoptimalkan kesempatan yang ada dan kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, RI sendiri menghadapi tantangan yang luar biasa dari praktik-praktik proteksionisme, yang juga diterapkan negara-negara lain.

Pada akhirnya, untuk menjawab kedua tantangan PLNRI dalam konstelasi politik global yang dinamis, relevansi prinsip politik luar negeri Indonesia yang dilandaskan prinsip bebas dan aktif, yang diperkenalkan Moh Hatta lebih dari 70 tahun silam, perlu diletakkan dan dirumuskan kembali secara jelas.

PLNRI sedianya perlu dirumuskan dan dijalankan tidak hanya agar RI tetap eksis dan memiliki peran signifikan dalam kancah regional ASEAN maupun global, tetapi lebih penting lagi bagaimana menempatkan PLNRI sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan domestik Indonesia.

Tugas utama Kabinet Indonesia Maju, terutama Kemenlu, perlu difokuskan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk menghadapi menguatnya proteksionisme perdagangan. Kemudian, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi global, membuka peluang akses pasar bagi produk-produk Indonesia, serta memastikan diplomasi yang bisa menjamin penguatan integrasi nasional.

BERITA TERKAIT