05 November 2019, 20:19 WIB

Pemerintah Diminta Konsisten Jalankan Visi Kedaulatan Pangan


Faustinus Nua | Ekonomi

MI/Adam Dwi
 MI/Adam Dwi
ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih

PERIODE kedua Presiden Joko Widodo diharapkan terus meningkatkan ketahanan pangan nasional lewat program yang sudah dicanangkan sebelumnya, seperti kedaulatan pangan dan reforma agraria.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, Jokowi pada periode pertama pemerintahannya bersama Jusuf Kalla sudah memiliki visi kedaulatan pangan dan reforma agraria yang baik.

"Jadi tinggal laksanakan saja karena juga sudah ada di RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional)," kata dia ketika dihubungi di Jakarta (5/11).

Dari sisi pelaksanaan di periode sebelumnya, Henry menilai masih ada sejumlah hal yang belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Sudah ada regulasinya yaitu UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU no 19 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di Internasional juga sudah ada UNDROP Jadi tinggal implementasikan saja secara konsisten oleh para menteri dan kepala daerah," imbuhnya.

Baca juga : Kadin: Produktivitas Pangan harus Digenjot

Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu membuat banyak regulasi baru. Pemerintah hanya perlu fokus dengan komitmennya dan mengarahkan petani nasional untuk lebih mengembangkan tanaman yang dibutuhkan dalam negeri.

Saat ini, lanjutnya, pertanian di Indonesia orientasinya lebih untuk kebutuhan ekspor atau kebutuhan pasar global. Hal itu menyebabkan komoditas impor yang masuk justru harganya lebih murah dari komoditas dalam negeri.

Padahal, menurutnya Indonesia seharusnya mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri sendiri.

"Kita tanam kelapa sawit luasnya besar sekali, padahal kita tidak membutuhkan itu dalam jumlah yang besar. Justru itu untuk kebutuham luar negeri, padahal banyak kebutuhan dalam negeri yang tidak kita produksi, misalnya daging sapi, susu, buah-buahan, bisa dibayangkan harga buah alpukat di Jakarta saja Rp30 ribu per kilo," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, menurutnya, pemerintah perlu mendorong petani untuk meningkatkan produksi pertanian atau pangan yang dibutuhkan dalam negeri.

Baca juga : Kementan Dorong Kemandirian Petani

Petani juga perlu dibekali dengan pengetahuan dengan meningkatkan kemampuannya. Selain itu, juga perlu mendorong pengembangan koperasi-koperasi tani yang bisa mendukung produktifitas pangan. Begitu pula dengan distribusi tanah bagi petani juga perlu ditingkatkan.

"Ini kesejahteraan petani akan naik, devisa negara kita tidak berkurang untuk barang impor dan juga nanti perlahan ekspor kita itu beragam," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kordinasi nasional (rakornas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Selasa (5/11), Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis mengatakan ketahanan pangan masih menjadi fokus pemerintah saat ini.

Hal ini disebabkan peningkatan produktivitas pangan di tengah jumlah populasi yang meningkat masih menjadi tantangan. Pada 2045, jumlah populasi dunia diproyeksikan akan menembus 9 miliar jiwa.

Sementara itu, populasi penduduk Indonesia akan mencapai 350 juta jiwa. Dengan demikian ketahanan pangan menjadi tantangan Indonesia ke depannya.(OL-7)

BERITA TERKAIT