06 November 2019, 08:00 WIB

Aduan Masyarakat Ditangani dengan Cepat


mediaindonesia.com | Megapolitan

DOK PEMPROV DKI JAKARTA
 DOK PEMPROV DKI JAKARTA
 Warga Jakarta Mengadukan Persoalan di Selasar Balai Kota Provinsi DKI Jakarta/Pemprov DKI Jakarta. 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penanganan atas berbagai aduan dari masyarakat bakal ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP), tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima notifikasi laporan memiliki waktu maksimal 6 jam untuk koordinasi dan memiliki waktu maksimal 7 hari untuk menyelesaikan laporan.

 “Setiap laporan akan mendapatkan nomor laporan. Jadi masyarakat tidak hanya melapor, mereka juga dapat tracking proses penanganan laporan,” ungkap Kepala UP Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (1/11).

Yudhistira mengatakan hal itu bisa dilakukan karena sejak kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan dua tahun silam, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM) yang mencakup 13 kanal pengaduan resmi dan aplikasi Citizen Relations Management (CRM).

Agar sistem itu berjalan optimal, semua elemen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dibekali memiliki key performance indicator (KPI) guna menindaklanjuti pelaporan masyarakat yang diterima melalui kanal pengaduan.

“Tiap-tiap SKPD memiliki Key Performance Index. Itu jadi bahan evaluasi apakah sudah bekerja sesuai tugas mereka. Begitu SKPD tidak menindaklanjuti laporan masyarakat, maka (SKPD) akan mendapatkan punishment,” ujarnya.

Terbukti pada sepanjang 2018-2019, dari 186 ribu laporan yang telah ditangani, tingkat keberhasilan penanganan aduannya mencapai sekitar 85%.

Berdasarkan data Pemprov DKI pada periode 2016-2019 tercatat laporan masyarakat yang masuk berbagai kanal itu mencakup sampah, pelanggaran regulasi daerah, parkir liar, gangguan ketenteraman, banjir, serta penyalahgunaan trotoar.

Persoalan sampah, kata Yudhistira, ialah laporan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Di sisi lain, masalah sampah cenderung sulit diurai akibat berbagai faktor.

“Memang laporan terkait dengan sampah ini sering muncul. Kami melihat dengan kebiasaan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan akan terjadi laporan berulang. Kemudian, kami mencermati lokasi masalah sampah yang muncul di permukiman padat penduduk. Biasanya petugas akan kesulitan menjangkau, ditambah tidak ada tempat pembuangan sampah sementara,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan sampah itu, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Smash, start-up yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Dengan pengembangan ekosistem bank sampah itu masyarakat tidak hanya diajak bertanggung jawab atas masalah sampah, tapi juga mendapat penghargaan (reward). “Itu artinya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi sampah di wilayah Jakarta,” ujarnya.

Adapun terkait dengan pengaduan soal pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub), dia menilai kehadiran laporan tersebut karena lemahnya faktor penegakan hukuman dan punishment. Untuk itu, pihaknya memastikan laporan pengaduan tersebut diteruskan kepada SKPD terkait.

Secara langsung
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan berbagai saluran pengaduan dari masyarakat. Meskipun demikian, ia menyarankan agar tindak lanjut dari layanan aduan tersebut dapat optimal.

“Sebenarnya kebijakan sudah bagus, implementasinya kurang. Masih ada aduan yang tidak ditindaklanjuti di tingkat kelurahan, kecamatan, dan SKPD,” ujar Trubus.

Menurut Trubus, aduan masyarakat yang kerap ditindaklanjuti lebih pada aspek keamanan. Misalnya, pembinaan kepada warga baru. Berbeda dengan aduan soal kemacetan akibat pembongkaran jalan untuk memasang jaringan kabel, masih perlu banyak direspon.

Ia juga menyarankan agar ke depan Pemprov DKI membuka ruang pengaduan langsung kepada Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota. “Jika tidak punya banyak waktu, Gubernur Anies dapat menugaskan kepala dinas atau sekretaris daerah untuk menerima pengaduan masyarakat. Dengan begitu, penanganan sejumlah aduan dapat lebih cepat,” pungkas Trubus. (Tes/S5-25)


Keterangan foto:  Warga Jakarta Mengadukan Persoalan di Selasar Balai Kota Provinsi DKI Jakarta/Pemprov DKI Jakarta. (DOK PEMPROV DKI JAKARTA)

 

BERITA TERKAIT