05 November 2019, 16:44 WIB

KPU Sebut 5 Daerah Belum Teken NPHD Pilkada 2020


Nur Aivanni | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
 Ketua KPU Arief Budiman (kanan) didampingi Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik (kiri)

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebutkan ada lima daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020. Hal itu berdasarkan data terakhir yang diterima KPU RI pada hari ini (5/11) pukul 12.00

"Didapatkan data masih terdapat 5 daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan," kata Arif dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (5/11).

 

 

Baca juga: Tjajho : Waspada Surat Palsu Informasi CPNS

 

Dengan begitu, kata Arif, sudah ada 265 daerah dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 yang telah menandatangani NPHD. Anggaran yang diusulkan oleh KPU sebesar Rp11,7 triliun. Kemudian, anggaran yang telah disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya sebesar Rp9,8 triliun.

"Sementara 5 daerah yang belum tanda tangan NPHD, total anggaran yang diusulkan Rp198,2 miliar atau setara 1,66% yang belum bisa disepakati untuk ditandatangani," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Thantowi mengatakan bahwa daerah Solok, Solok Selatan dan Tanah Datar bermasalah terkait penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pemda, kata dia, telah mematok anggarannya lebih rendah dari usulan yang diajukan KPU daerah.

Ia mencontohkan KPU Solok Selatan mengajukan anggaran sebesar Rp27 miliar. Pemda setempat, kata dia, sejak awal telah mematok angka sebesar Rp 14 miliar. KPU Solok yang mengusulkan angka sebesar Rp31 miliar dipatok oleh pemda dengan anggaran sebesar Rp17 miliar. Anggaran yang diusulkan oleh pemda Tanah Datar pun lebih rendah yaitu Rp 26 miliar dari usulan KPU setempat yang sebesar Rp33,5 miliar.

"Tiga daerah ini memang kita melihat pemdanya kurang responsif untuk membahas persoalan anggaran secara terbuka dengan teman-teman KPU. Pokoknya dipatok angka sekian," katanya.

Sementara, untuk Simalungun dan Pangkajene Kepulauan, kata Pramono, bukan mengenai persoalan anggaran, melainkan lebih kepada persoalan relasi antara kepala daerah dengan KPU setempat. "Itu ada nuansa lain. Simalungun, imbas Pilgub Sumut, masih ada kaitannya dengan keengganan pemda untuk bicara soal anggaran. Pangkajene juga, ini lebih ke relasi kepala daerah setempat dengan teman-teman KPU," pungkasnya. (Nur)

BERITA TERKAIT