05 November 2019, 10:20 WIB

KPK Ingatkan Mensos soal Efisien Subsidi


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kanan).

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut anggaran subsidi Rp77 triliun untuk rakyat miskin tidak efisien karena tidak tepat sasaran.

Ia berharap Kementerian Sosial memiliki data akurat tentang rakyat miskin. "Akibat data tidak akurat (subsidi tidak efisien). Di antaranya gas melon (3 kg), itu kan untuk orang miskin, tapi nyatanya ke mana-mana," ungkap Agus seusai beraudiensi dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi gas 3 kilogram sangat besar. "Itu subsidinya sangat besar, kami menyebutkan Rp77 triliun itu sangat tidak efisien. Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan pendidikan, bantuan BPJS," ujarnya.

Menurut Agus, penggunaan anggaran akan efisien jika Kementerian Sosial bisa mengolah data dengan baik.

Mensos sepakat dengan pernyataan Agus tersebut. Ia menjamin penyelenggaraan kegiatan dan program di Kemensos berjalan bersih. Kemensos akan merapikan data agar pemberian subsidi tepat sasaran.

"Menyangkut program, kemudian data yang lebih akurat, yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Kami terima dengan sangat baik saran KPK ini," ucap Juliari.

Ari, sapaan akrab Juliari Batubara, menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam menjalankan program kerja. Salah satu kerja sama yang tengah berjalan dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Menyangkut data-data yang harus berbasis NIK (nomor induk kependudukan). Ini salah satu bentuk konkret yang harus segera kita tindak lanjuti. Juga ada di Kemenkes (Kementerian Kesehatan) juga ada di yang lain," paparnya.

Politikus PDI Perjuangan itu bertekat membuat Kemensos bersih dari korupsi, membenahi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (Dhk/P-3)

BERITA TERKAIT