05 November 2019, 08:00 WIB

Tiga Faktor Pembebasan Basir


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir melambai ke arah jurnalis saat meninggalkan Rumah Tahanan Kelas 1 Cabang KPK 

MAJELIS hakim memberikan tiga petimbangan dalam memvonis bebas terdakwa perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Sofyan Basir. Pertama, hakim menilai Sofyan tidak mengetahui suap yang diberikan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

"Menimbang bahwa terhadap catatan fee tersebut yang merupakan catatan sendiri Kotjo sebagaimana diterangkan Setya Novanto," kata anggota majelis hakim Anwar saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, terdakwa selaku Dirut PT PLN yang menandatangani kesepakatan proyek independent power producer (IPP) PLTU Riau-1, tidak tercantum atau bukan sebagai pihak yang menerima fee. "Terdakwa Sofyan Basir tidak mengetahui dan tidak memahami adanya fee yang akan diterima Kotjo, serta siapa saja yang akan terima fee tersebut," jelas Anwar.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan Eni dan Kotjo yang perkara mereka sudah diputus pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa terdakwa tidak mengetahui penerimaan fee secara bertahap tersebut. "Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang mengatakan keterangan saksi merupakan alat bukti."

Pertimbangan kedua, pertemuan yang dilakukan terdakwa, Setya Novanto, Eni, dan Kotjo di kediaman Novanto. Pertemuan itu untuk membicarakan kesepakatan dalam rangka pelaksanaan proyek PLTU Riau-1.

"Menimbang bahwa pertemuan-pertemuan tersebut di mana terdakwa hadir sekitar lima kali, tapi selalu didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Pengadaan Strategis. Jika ada pertanyaan, dia yang memberikan jawaban," ujar hakim Anwar.

Pertemuan sering dilakukan karena belum adanya kesepakatan antara PT PLN Persero dan CHEC Ltd berkaitan dengan masa tenggang kontrol antara PT PLN yang memutuskan tenggang waktu selama 15 tahun, sedangkan CHEC Ltd meminta 20 tahun.

Selanjutnya, pertimbangan ketiga, terdakwa selaku Direktur Utama PT PLN melakukan pertemuan karena ingin mewujudkan program listrik nasional. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Jadi jelas percepatan tersebut bukan karena keinginan terdakwa sendiri dan bukan karena adanya pesanan dari Eni atau Kotjo. Penandatanganan PLTU Riau-1 yang dilakukan oleh terdakwa setelah mendapat persetujuan dan pengetahuan dari semua direksi PT PLN Persero," jelas Anwar.

Di sisi lain, KPK mempertimbangkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas tersebut. "Alternatifnya kasasi. KPK tidak akan menyerah begitu saja ketika ada vonis bebas untuk terdakwa korupsi," tegas juru bicara KPK, Febri Diansyah. (Dhk/P-3)

BERITA TERKAIT