05 November 2019, 06:20 WIB

Polemik tentang Cadar, Celana Cingkrang, dan Islamofobia


Bagong Suyanto Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga | Opini

 ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.
  ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.
PENGGUNAAN CADAR DI INSTANSI PEMERINTAH

WACANA tentang larangan penggunaan nikab (cadar) kembali mencuat. Kali ini yang menjadi pemicu ialah pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi, ketika berbicara di acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, beberapa hari lalu.

Fachrul Razi menyatakan, pelarangan pemakaian cadar dan bercelana cingkrang di kalangan aparatur sipil negara (ASN) perlu dilakukan demi 'alasan keamanan' menyusul insiden penyerangan yang menimpa mantan Menko Polhukam Wiranto. Mantan Wakil Panglima TNI itu menilai penggunaan cadar di Indonesia keliru lantaran menganggapnya sebagai indikator keimanan dan ketakwaan. Sementara itu, menurutnya, kebiasaan menggunakan cadar berasal dari Arab Saudi, bukan Indonesia.

Sikap Menag yang mengusulkan pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang--untuk kalangan ASN--itu sebetulnya bukan hal yang baru. Meskipun di Indonesia sebetulnya sudah biasa jika ada sebagian perempuan muslim yang memilih mengenakan jilbab dan bercadar. Akan tetapi, pemakaian cadar dinilai merupakan salah satu indikasi sikap radikalisme, maka muncul usulan sebagian pihak untuk melarangnya.

Sebelum wacana yang dilontarkan Menag ini mencuat, beberapa kampus di Indonesia, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, juga pernah membahas hal yang sama. Bahkan, pihak kampus merasa perlu mengeluarkan peraturan yang melarang mahasiswi mengenakan cadar.

Tidak hanya di lingkungan birokrasi, di lingkungan akademik yang seharusnya sangat toleran dan terbiasa berinteraksi dengan orang dan segala keberagaman serta kekhasannya, justru muncul sebuah peraturan yang kesannya tidak menghormati hak asasi manusia.

Bagi perempuan muslim ialah hak mereka untuk menutupi aurat, termasuk mengenakan cadar karena didorong keyakinan mereka bahwa hal itu seharusnya dilakukan. Namun, masalahnya, sejauh mana penggunaan cadar bagi perempuan muslim itu perlu dilarang atau dibatasi, niscaya akan mengundang reaksi pro dan kontra.

Kontraproduktif

Baik Menag maupun sejumlah rektor di beberapa PT menyatakan kebijakan yang mereka usulkan atau yang telah dikeluarkan melarang perempuan bercadar ialah untuk meluruskan paham atau ideologi radikal yang diduga tengah berkembang di kalangan masyarakat. Terutama, kaum perempuan yang bercadar.

Di UIN Yogyakarta, misalnya, tercatat ada 42 mahasiswi yang bercadar ketika kebijakan rektor melarang pemakaian cadar digulirkan. Mereka, kata Rektor UIN Sunan Kalijaga, akan ditawarkan konseling, dan jika mereka terkonfirmasi menganut paham radikal, mereka akan diminta untuk mundur. Keputusan itu diambil tentu setelah melewati berbagai pertimbangan yang matang.

Sebagai Menag, pimpinan PT, rektor, dan jajarannya, tentu memiliki pertimbangan tersendiri hingga mereka bermaksud mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menyulut polemik. Sebagai kampus keagamaan yang berbasis agama Islam, UIN, misalnya, tampaknya berusaha menghindar dari kesan sebagai kampus yang fanatik dan radikal. Dalam pertimbangan pimpinan UIN, dengan mengeluarkan kebijakan melarang mahasiswi bercadar, diharapkan UIN akan dipahami masyarakat umum sebagai kampus yang pro dan mengembangkan Islam yang moderat.

Ketika di masyarakat muncul kelompok yang dicap radikal, menentang ideologi Pancasila, dan cenderung ingin mendirikan khilafah, kehadiran sejumlah mahasiswi atau perempuan lain yang bercadar di masyarakat, dikhawatirkan dapat menjadi bibit-bibit sikap fanatisme yang berlebihan. Pandangan dan kekhawatiran Menag maupun sejumlah pimpinan PT seperti itu, sebetulnya boleh dikatakan terlalu menyimplifikasi masalah.

Rencana Menag dan tindakan sejumlah kampus yang mengeluarkan kebijakan melarang perempuan bercadar, dengan tujuan untuk mencegah perkembangan fanatisme dan paham ekstremisme, bukan saja terkesan terlalu mengidentikkan cadar dengan ekstremisme. Namun, juga merupakan tindakan yang bukan tidak mungkin, justru kontraproduktif.

Cara berpikir dan tindakan yang menyamakan cadar dan fanatisme sebagai hal yang sama, selain rawan terjerumus dalam sikap islamofobia, juga merupakan tindakan yang kurang bijaksana.

Dari segi hukum, tindakan melarang seorang perempuan muslim bercadar merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, tindakan yang mewajibkan perempuan muslim harus bercadar juga merupakan tindakan yang sama kelirunya karena keduanya sama sekali tidak menghormati hak asasi perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pilihan dan keyakinan

Bagi masyarakat Indonesia yang pluralis, bercadar atau tidak bercadar ialah sebuah pilihan yang personal, mempribadi, dan merupakan bagian dari hak asasi semua masyarakat yang dijamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wacana yang dilontarkan menag, serta kasus yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Ahmad Dahlan sesungguhnya ialah bukti betapa mudahnya seseorang menjadi korban stigma hanya karena penampilan luarnya. Seperti seseorang yang memelihara jenggot, berdahi dengan bekas warna kehitam-hitaman, dan lain sebagainya, termasuk mengenakan cadar, memang terkadang distigma identik dengan kelompok tertentu yang kurang moderat.

Akan tetapi, tuduhan dan sikap prejudice yang kurang bijak semacam itu tidak hanya terlalu menyederhanakan masalah, tetapi juga merupakan sikap yang kurang memahami hak asasi dan esensi toleransi. Jangankan Menag atau pejabat perguruan tinggi, negara, bahkan siapa pun, tidaklah elok jika mereka kemudian menentukan bagaimana cara seseorang harus berpakaian dan menjaga tubuhnya.

Mengenakan cadar bagi sebagian umat muslim merupakan pilihan dan keyakinan. Menurut saya, akan lebih elok jika Menag dan kampus tidak ikut terkontaminasi dengan berbagai stigma yang terkadang sangat mudah ditimpakan kepada orang lain hanya karena mereka berbeda (the other). Seseorang yang berbeda keyakinan, ideologi, atau warna kulit, di tengah akar sejarah bangsa Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika, hal itu merupakan hal yang biasa dan harus diterima.

Kebijakan yang (hendak) melarang perempuan bercadar, menurut saya bukan saja melanggar hak asasi, melainkan juga berpotensi makin memperkeruh situasi, dan bahkan bukan tidak mungkin malah kontraproduktif karena seolah membenarkan sikap intoleransi.

Bagi Menag dan para pejabat di lingkungan pendidikan tinggi, sebetulnya tantangan yang mereka hadapi bukanlah bagaimana menghapus simbol-simbol tertentu--seperti pemakaian cadar--yang kemudian diidentikkan dengan fanatisme dan sikap radikal. Justru yang lebih bijak ialah bagaimana pihak pemerintah dan kampus ikut ambil bagian dalam proses negosiasi dan perdebatan ilmiah tentang apa sebenarnya akar radikalisme dan fanatisme.

BERITA TERKAIT