04 November 2019, 23:20 WIB

Transparansi Anggaran Adalah Kunci


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

MI/Adam Dwi
 MI/Adam Dwi
Juru Bicara PSI, Rian Ernest

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti soal dua pejabat Pemprov DKI yang mengundurkan diri saat ramai pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Menurut Juru Bicara PSI, Rian Ernest, masalah terbesar proses penganggaran di zaman Gubernur Anies Baswedan bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, melainkan tidak transparannya anggaran yang disusun.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan ini. Hal ini kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN di Pemprov DKI," kata Ernest di Jakarta,Senin (4/11).

Ia kemudian mengatakan, terkait dengan usulan lem aibon, pulpen, komputer, dan influencer itu baik disengaja atau tidak, seharusnya ada mekanisme pemeriksaan berjenjang. Dalam mekanisme itu, ada atasan dari kepala sub-bagian yang menginput, mulai kepala suku dinas, kepala dinas, asisten sekretaris daerah, sekretaris daerah, hingga akhirnya ada di meja gubernur sendiri.

"Menghukum ASN di bawah bukanlah langkah bijak. Pak Gubernur sebaiknya tidak mencari kambing hitam atau mengorbankan anak buah. Sistem sebaik apa pun memang perlu diperiksa mendalam oleh Pak Gubernur sendiri," ungkap Ernest

Fraksi PSI menegaskan bahwa setiap tahapan dokumen anggaran dan jejak digital dalam sistem penganggaran memiliki konsekuensi hukum. Setiap tanda tangan, baik oleh eksekutif maupun legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, secara hukum maupun kepada publik. Rian meminta Plt Kepala Bappeda sangat berhati-hati dalam melanjutkan proses penyusunan APBD.

"Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi. Warga Jakarta menunggu komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk buka proses dan data anggaran kepada publik. PSI tidak akan menyetujui usulan anggaran yang tidak dibuka kepada publik," kata Ernest

Di tempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pembengkakan anggaran lem aibon senilai Rp126 miliar. Menurut peneliti ICW, Almas Sjafrina, anggaran tersebut tersebar di sejumlah mata anggaran di bawah suku dinas maupun SKPD. "Lem aibon Rp82 miliar itu hanya satu item, pengadaan yang kami temukan ada Rp126,2 miliar dalam 15 pengadaan," ungkapnya.

Kualitas e-budgeting

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, berharap peningkatan kualitas sistem e-budgeting bisa selesai akhir tahun ini. Syarif ingin agar sistem yang sudah diperbarui itu bisa digunakan segera untuk proses penganggaran DKI tahun 2021.

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyebut rencana Gubernur DKI yang hendak memperbarui sistem e-budgeting sebagai pengalihan isu.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan memperbarui sistem teknologi e-budgeting, lebih baik Pemprov DKI Jakarta membuat pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat kepada SKPD dalam hal pengusulan anggaran. (Put/Ssr/Sru/J-1)

BERITA TERKAIT