04 November 2019, 16:04 WIB

Ramai #BoikotBPJS, Warganet Keluhkan Kenaikan Tarif Iuran BPJS


Atalya Puspa | Humaniora

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
 ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi

TAGAR BoikotBPJS menjadi trending di media sosial Twitter pada hari ini, Senin (4/11). Hal itu berkaitan dengan resminya kenaikan iuran BPJS bagi kelas mandiri untuk 2020.

Mayoritas warganet yang menyuarakan #BoikotBPJS mengeluhkan soal terlampau tingginya tarif iuran. Salah satu warganet dengan akun @OpanMin0n menyatakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di waktu yang tidak tepat.

"Iuran BPJS dinaikkan justru di saat ekonomi sedang sulit. Rakyat susah payah nyari duit demi kelangsungan hidup tapi dipaksa bayar iuran BPJS. Rakyat dicekik meskipun sedang sekarat," cuit akun @OpanMin0n.

Hal senada diungkapkan juga oleh pemilik akun @Tarawinat4. Dalam akun twitternya, dirinya menyatakan penaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin membebani rakyat.

"Penghasilan rakyat tidak menentu tapi dipaksa untuk membayar iuran BPJS dengan dalih Rp5 ribu per hari. Nyari duit untuk makan saja susah, gimana mau bayar BPJS?? Ngomong iuran BPJS cuma Rp5 ribu per hari, memang penghasilan rakyat Rp200 juta kayak Ente?" cuitnya.

Berkaitan dengan itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan komentar warganet mengenai penaikan tarif BPJS Kesehatan merupakan satu hal yang wajar. Namun begitu, dirinya memastikan penaikan tarif tersebut sejalan dengan pembenahan di tubuh BPJS Kesehatan.

"Program JKN-KIS kan program negara dg prinsip gotong royong. Penyesuaian Iuran kan ini untuk kepentingan agar program JKN-KIS tetap bisa berjalan. Peserta bebas memilih kelas yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan membayar iurannya," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (4/11).

Baca juga: Pemerintah Harus Perbaiki Data Peserta Sebelum Naikkan Iuran BPJS

Sebagai informasi, penaikan iuran BPJS Kesehatan telah resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun, kenaikan tersebut meliputi kenaikan iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

a.Kelas III menjadi Rp42 ribu

b.Kelas II menjadi Rp110 ribu

c.Kelas I menjadi Rp160 ribu.(OL-5)

BERITA TERKAIT