04 November 2019, 15:51 WIB

Polres Bekasi Bantah Lindungi Premanisme


Gana Buana | Megapolitan

Humas Pemkot Bekasi
 Humas Pemkot Bekasi
Kapolres Bekasi Kombes Indarto (kiri), Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) dan Ketua Gibas (kanan)

KAPOLRES Metro Kota Bekasi Kombes Indarto membantah pihaknya telah melindungi aksi premanisme di wilayah hukum setempat. Video berdurasi kurang lebih delapan menit serta sebuah pesan berantai diyakini sebagai ungkapan spontan peserta aksi di lapangan.

“Pesan yang viral itu ungkapan di lapangan, tapi pada dasarnya kita kembalikan pada aturan yang ada,” ungkap Indarto, Senin (4/11).

Indarto menyampaikan, selama ini aturan hukum di Kota Bekasi tetap ditegakan. Dalam video yang viral tersebut Pemerintah Kota Bekasi bahkan sedang mengekstenaifikasi penerimaan pajak dari sektor lain.

“Kawan-kawan di luar kita udah tidak viralkan lagi, tidak ada premanisme,” kata dia.

 

Baca juga: Bantah Dukung Premanisme, Rahmat: Memberdayakan dengan Aturan

 

Sebelumnya diberitakan, sebuah video berdurasi kurang lebih delapan menit viral di aplikasi percakapan sosial. Dalam video tersebut Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda menyebut pemerintah akan memfasilitasi Ormas setempat untuk mengelola parkir di depan gerai retail di Kota Bekasi.

Bersamaan dengan video tersebut, sebuah pesan berantai pun menyertai. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa Kota Bekasi mendukung ormas menjadi pemeras pengusaha retail di wilayah setempat.

Saat dikonfasi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berdalih, saat ini pihaknya sedang memilah potensi pajak yang bisa dimaksimalkan. Namun, sejalan dengan hal tersebut juga ada peningkatan kesejahteraan yang dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru melalui organisasi kedaerahan.

“Ini kan upaya untuk mewujudkan 150 ribu lapangan kerja, organisasi kederahan kita bina melalui pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia),” ungkap Rahmat.

Rahmat menjelaskan, pernyataan soal adanya perlindungan premanisme di Kota Bekasi justru merupakan upaya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, termasuk sektor nonformal.

“Upaya kami itu justru memberikan jalan agar tidak ada upaya premanisme, dengan membuka lapangan kerja non-formal. Tapi dengan aturan yang berlaku,” jelas dia. (OL-8)

BERITA TERKAIT