04 November 2019, 13:11 WIB

Menitikkan Air Mata, Sofyan Basir Bersyukur Divonis Bebas


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (kedua kanan) memeluk kerabatnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
 Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (kedua kanan) memeluk kerabatnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir (tengah) 

KETUA Majelis Hakim Hariono memvonis bebas terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Sofyan Basir. Sofyan pun bersyukur kepada Allah atas putusan yang diterimanya.

"Segala semua pihak membantu, saya bersyukur Allah kasih yang terbaik buat saya hari ini bebas. Kita bisa mulai kerja, bebas di luar yang terbaik untuk semua masyarakat," ujar Sofyan pascapembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Sofyan terus menitikkan air mata saat mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Saat pembacaan selesai, keluarga dan kerabat bergantian memeluk dan mengucapkan selamat kepada Sofyan. Ia pun masih beberapa kali mengusap air mata di hadapan wartawan.

Baca juga: Sofyan Basir Divonis Bebas

Dirinya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu hadir mulai dari awal persidangan hingga kini.

"Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan wartawan dari awal sampai akhir, saya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada pemerintah dan semua pihak yang membantu sampai proses ini selesai sampai bebas," jelas Sofyan.

Sofyan Basir berhak bebas dan menghirup udara segar mulai hari ini, Senin (4/11). Ketua majelis hakim Hariono beserta lima hakim lainn mengucapkan vonis bebas Sofyan Basir dari segala tuntutan.

Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.(OL-5)

BERITA TERKAIT