04 November 2019, 12:35 WIB

Lembaga Peradilan Wajib Lindungi Hak Sosial dan Ekonomi Warga


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi ikut melindungi hak sosial dan ekonomi warga negara.

"Dengan koridor kewenangan yang dimiliki, MK tidak bisa tinggal diam sekiranya terjadi dan melihat hak-hak sosial dan ekononi warga negara dinafikan atau dilanggar," kata Wapres ketika membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi yang ke-3 di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11).

Wapres menjelaskan, negara bertanggung jawab dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya dalam hasil akhir atau obligation of result, namun juga dalam bentuk aturan main atau obligation of conduct.

"Artinya, ketika negara merancang suatu kebijakan, maka harus sudah menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasilnya. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan dapat secara optimal memberikan perlindungan terhadap hak warga negara," paparnya.

Karena itu, tambah Ma’ruf, hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap dalam menyikapi perkembangan zaman.

"Ide dan gagasan besar di tengah perkembangan yang cepat sungguh dibutuhkan. Semuanya dilakukan hanya untuk menegaskan kembali tugas paling utama institusi negara, yakni melayani, melindungi, dan menyejaterakan rakyat," tegasnya.

Dikatakan, tantangan bernegara ke depan akan makin kompleks karena  informasi dan perubahan yang sangat cepat sudah pasti berdampak pada semakin meleknya warga negara akan hak-hak yang dimiliki, terutama pada hak sosial dan ekonominya.

"Sehingga sangat mungkin, makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi semakin berkembang dan meluas. Yang sekarang belum kita sadari sebagai sebuah hak, bukan tidak mungkin itu akan menjadi hak yang kemudian dituntut warga negara untuk dipenuhi oleh negara," pungkasnya.

baca juga: Sofyan Basir Berharap Bebas

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menambahkan, sebelumnya perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi warga negara lebih didominasi pemerintah.

"Namun kini situasinya berubah di mana lembaga peradilan juga bertanggung jawab atas perlindungan hak ekonomi dan sosial," kata Anwar Usman. (OL-3)

BERITA TERKAIT