04 November 2019, 07:50 WIB

Peningkatan Sistem Harus Disertai Transparansi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

PENINGKATAN sistem e-budgeting seperti yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus beriringan dengan peningkatan transparansi anggaran.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan hal itu ketika dihubungi tadi malam untuk menanggapi pernyataan Anies.

Seusai meninjau pelaksanaan hari bebas kendaran di Bundaran HI, kemarin, Gubernur Anies menyebutkan pihaknya akan meningkatkan sistem e-budgeting untuk menghindari adanya titipan anggaran.

Menurutnya, kelemahan sistem e-budgeting sampai saat ini belum bisa membedakan antara anggaran yang benar-benar diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan yang merupakan anggaran titipan.

"Seperti sekarang, kalau ada penyimpangan anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini ialah (akibat) kemalasan, ini ialah keteledoran, atau ini ialah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya, karena sistemnya bebas gitu," kata Anies.

Basri menegaskan sangat mendukung rencana itu. Namun, dia mengingatkan Anies soal transparansi.

Ia mencontohkan di era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) anggaran yang diposkan untuk kegiatan kelurahan dan kecamatan dipampang di kantor kelurahan dan kecamatan. Hal itu ditujukan agar masyarakat bisa memantau apa yang diusulkan oleh pemerintah setempat untuk program kerja selama satu tahun.

"Dua tahun terakhir itu enggak ada lagi. Jadi, sistem bagus tanpa transparansi itu tidak baik. Namun, transparan tanpa sistem bagus juga kacau. Ini harus jalan bersama-sama. Jadi, saya minta ketika ini disahkan, moga-moga bisa berjalan lagi itu," tegasnya.

Anies dinilai masih gagal dalam menyelenggarakan transparansi dan sistem penganggaran yang maksimal. Hal itu masih ditambah adanya dua pejabat yang mengundurkan diri di saat pembahasan anggaran, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

"Ini pukulan berat. Ada dua orang sekaligus yang mundur dalam waktu yang hampir bersamaan di momentum yang kontroversial menandakan ada sesuatu yang tidak beres di jajaran pemerintahan Pak Anies. Ini harus segera diperbaiki," ungkapnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun menegaskan mendukung Pemprov DKI Jakarta jika ingin meningkatkan sistem e-budgeting. (Put/X-10)

BERITA TERKAIT