03 November 2019, 18:45 WIB

Golkar Dukung Peningkatan Sistem E-Budgeting


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/Panca Syurkani
 MI/Panca Syurkani
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco 

FRAKSI Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta mendukung penuh peningkatan kualitas sistem e-budgeting yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menegaskan pihaknya sudah menggaungkan peningkatan dalam transparansi dan sistem anggaran DKI.

"Kami dukung penuh. Memang kalau sistemnya sudah baik harus dipertahankan. Apalagi kalau memang bisa ditingkatkan. Kami rasa itu bukan hal sulit dengan anggaran DKI yang begitu luar biasa besar," kata Basri saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (3/11).

Basri menyebut peningkatan sistem e-budgeting harus beriringan dengan peningkatan transparansi anggaran. Anies dinilai saat ini kurang transparan. Ia mencontohkan di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) anggaran yang diposkan untuk kegiatan kelurahan dan kecamatan dipampang di kantor kelurahan dan kecamatan. Hal itu ditujukan agar masyarakat bisa memantau apa yang diusulkan oleh pemerintah setempat untuk program kerja selama satu tahun.


Baca juga: Tingkatkan e-budgeting, Anies: Untuk Hindari Anggaran Titipan


Sementara itu, saat ini transparansi tersebut hilang dalam dua tahun terakhir.

"Dua tahun terakhir itu nggak ada lagi. Jadi sistem bagus tanpa transparansi itu tidak baik. Tapi transparan tanpa sistem bagus juga kacau. Ini harus jalan bersama-sama. Jadi saya minta ketika ini disahkan moga-moga bisa berjalan lagi itu," tegasnya.

Anies dinilai masih gagal dalam menyelenggarakan transparansi dan sistem penganggaran yang maksimal. Hal itu masih ditambah adanya dua pejabat yang mundur di saat pembahasan anggaran yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

"Ini pukulan berat. Ada dua orang sekaligus yang mundur dalam waktu yang hampir bersamaan di momentum yang kontroversial menandakan ada sesuatu yang tidak beres di jajaran pemerintahan Pak Anies. Ini harus segera diperbaiki," ungkapnya.  (OL-1)

 

BERITA TERKAIT