03 November 2019, 15:45 WIB

Digitalisasi Menuju Korporatisasi Koperasi


Briyan B Hendro | Ekonomi

MI/Briyan B Hendro
 MI/Briyan B Hendro
Karyawan perusahaan rintisan (startup) coopRASI menunjukkan tampilan aplikasi coopRASI di kantornya yang berada di Jakarta, Jumat (1/11).

DIGITALISASI yang tengah melanda seluruh dunia, termasuk di lndonesia, telah mengubah banyak lini kehidupan. Sektor ekonomi pun tak luput dari perubahan tersebut, menciptakan suatu fenomena yang populer sebagai disrupsi digital.

Fenomena itu mensyaratkan adaptasi perilaku pelaku kegiatan ekonomi agar tak hanya sekadar dapat bertahan, tapi juga berkembang. Koperasi sebagai salah satu pilar utama (sokoguru) perekonomian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat awam kini pun mesti jeli bersiasat di era disrupsi.

Terlahir di masa serba digital ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Yatra Sejahtera dan Koperasi Multi Jasaguna Prima yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, mawas akan dinamika yang terjadi.

Sejak Juli, kedua koperasi karyawan PT Multi Inti Sarana (MIS Group) tersebut bekerja sama dengan perusahaan rintisan (startup) coopRASI untuk manajemen pengelolaan koperasi hingga pencatatan keuangan.

Adapun pencatatan keuangan yang dimaksud yakni semua pencatatan kegiatan akuntansi maupun semua laporan keuangan seperti neraca (balance sheet), laporan L/R (sisa hasil usaha/SHU), laporan pergeseran arus kas (trial balance), dan laporan perubahan modal (equity) beserta pengungkapan (disclosure).

Suasana kantor coopRASI. (MI/Briyan B Hendro)

"Kami menggunakan coopRASI karena coopRASI merupakan core cooperative system (CCS) yang sangat diperlukan oleh koperasi kami di era digital ini. Dengan coopRASI, tata kelola koperasi kami tidak lagi manual, tetapi sudah by system yang modern sesuai standar akuntansi di industri," jelas Chief Executive Officer (CEO) KSP Multi Yatra Sejahtera dan Koperasi Multi Jasaguna Prima Masril Mansur melalui pesan singkat kepada Media Indonesia, Sabtu (2/11).

Dengan penerapan CCS coopRASI ke KSP Multi Yatra Sejahtera dan Koperasi Multi Jasaguna Prima, metode tata kelola pun bergeser. Yang sebelumnya diatur secara manual, bermigrasi ke sistem yang disediakan coopRASI. Dengan begitu, semua data kini terpusat pada core system sebagai sebuah database yang saling terkait sehingga nantinya memudahkan pengelola koperasi ketika pendataan.

"Salah satu efek dari penerapan CCS coopRASI ini akan terlihat ketika tutup buku di akhir tahun, karena sistem ini akan menghitung secara otomatis jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh tiap anggota. Dengan begitu, prinsip-prinsip koperasi, seperti terbuka, dan efisien, pun semakin terpenuhi," ujar Masril.

Ia menambahkan, sinergi pihaknya dengan coopRASI juga memudahkan seluruh anggota untuk mengakses segala fitur terkait, seperti cek saldo simpanan, atau transaksi antaranggota, secara real time melalui telepon seluler (ponsel) berbasis android.

Manajemen buruk
KSP Multi Yatra Sejahtera dan Koperasi Multi Jasaguna Prima merupakan dua dari 11 koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkolaborasi dengan coopRASI.

Dilatarbelakangi akan kekhawatiran dengan kondisi dunia koperasi dan UKM di Tanah Air, PT Multi Inti Digital Bisnis (MDB), melalui anak usahanya, Sistim Digital Transaksi Indonesia (SDTI), mengembangkan coopRASI yang diresmikan bertepatan pada Hari Koperasi 12 Juli lalu. CoopRASI juga merupakan aplikasi perdana yang berkenaan dengan pengelolaan koperasi.

"Tiga tahun lalu, jumlah koperasi di seluruh Indonesia sekitar 200 ribuan. Tapi, saat ini tinggal 130 ribuan lebih yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Berarti ada sekitar 60 ribu koperasi yang ditutup," ujar CEO PT MDB Subhan Novianda saat ditemui Media Indonesia, di Jakarta, Jumat (1/11).

CEO PT MDB Subhan Novianda. (MI/Briyan B Hendro)

Menurutnya, salah satu alasan koperasi ditutup di antaranya karena manajemen pengelolaan yang buruk sehingga SHU tahunan tidak terpenuhi.

Padahal, lanjut Subhan, koperasi memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. "Kalau dikelola benar, bisa jadi kekuatan besar. Mudahnya, jumlah koperasi yang ada 130 ribuan itu, andai semua memiliki satu saja toko kebutuhan masyarakat, lalu anggotanya rutin berbelanja di situ karena berpengaruh juga dengan jumlah SHU, dengan satu toko minimal beromzet Rp100 juta, sudah berapa triliun uang di situ? Besar sekali."

Menurutnya, selain pengelolaan yang lebih apik, koperasi juga mesti berkolaborasi satu dengan yang lainnya, karena potensi ekonomi yang besar tersebut hanya bisa dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Untuk itulah dibutuhkan modernisasi sistem dari konvensional ke digital.

"Kebetulan background kami ialah enterprise software yang biasa dipakai perusahaan-perusahaan besar. Kami pikir, koperasi yang saat ini eksistensinya jarang terdengar butuh sebuah solusi. Karena itulah kami bentuk coopRASI," jelas Subhan.

Baca juga: Revolusi Industri Dorong Koperasi makin Dikenal Milenial

Ada tiga layanan yang ditawarkan coopRASI. Pertama, software as a service (SAAS), yakni program yang memudahkan pengurus koperasi dalam mengelola transaksi bisnis dari hulu ke hilir. Jadi, segala pencatatan transaksi dilakukan secara real time dan terintegrasi dalam bentuk data digital.

Namun, tidak hanya teknologi. Melalui program konsultasi manajemen koperasi, coopRASI juga memberikan jasa konsultasi mulai standard operation procedure (SOP) hingga best practice business processes yang dapat diterapkan untuk kegiatan operasional koperasi.

Terakhir, program koperasi managed service. Program ini mengakomodasi para pelaku koperasi yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengelola kegiatan koperasi. Pihak coopRASI akan membantu pengelolaannya secara profesional.

"Umpama, ada perusahaan punya koperasi karyawan, tapi perusahaan tidak ingin karyawannya dipusingkan dengan urusan koperasi, kami siap bantu kelola. Mulai dari manajemen hingga pembukuannya. Jika memiliki toko, kami pun bisa membantu mengelola, termasuk menyediakan isi toko. Nanti sistemnya bagi hasil," kata Subhan.

Untuk keamanan, coopRASI menjamin keamanan data dan transaksi setiap anggota yang terdaftar. Pasalnya, mereka telah mengantongi standar internasional untuk information security management, yakni ISO 27001. "Bahkan, untuk setiap transaksi atau aktivitas di aplikasi coopRASI, kita menerapkan personal identification number (PIN) layaknya internet banking," tambah Subhan.

Izin OJK
Karena bukan berupa perusahaan financial technology (fintech), tapi bagian dari digitalisasi koperasi dan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM, coopRASI tidak membutuhkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk operasionalnya.

Untuk biaya, coopRASI menerapkan Rp750 ribu per bulan bagi setiap akun user pengurus koperasi pengguna software tersebut. Sementara itu, biaya untuk anggota koperasi yang terdaftar di mobile apps coopRASI, Rp7.500 per bulan.

Suasana kantor coopRASI. (MI/Briyan B Hendro)

"Mereka tidak perlu punya tim teknologi informasi (TI), tidak perlu pusing dengan coding, buat server, dan lain-lain. Cukup bayar per bulan dengan biaya yang sangat terjangkau, mereka sudah punya sistem lengkap, mulai dari accounting, data keanggotaan koperasi, sistem simpan pinjam, sistem pertokoan ritel, inventaris, dan lain sebagainya ada di situ," jelas Subhan.

Tapi, di masa promosi seperti saat ini, ia pun masih bersedia untuk bernegosiasi, bahkan membebaskan dari biaya bulanan jika ada koperasi yang belum mapan tapi ingin bermitra dengan coopRASI. "Kalau ada koperasi kecil yang baru terbentuk, misal koperasi warga atau koperasi mahasiswa, dengan pengurus yang belum banyak, kami siap memberikannya gratis."

Harapannya ke depan ialah pengembangan ekosistem digital koperasi di Indonesia. Untuk itu, ia dan timnya sedang mengembangkan produk dari core system dan mobile apps coopRASI agar transaksi digital para penghuni ekosistem koperasi di Indonesia dapat terintegrasi.

Subhan melanjutkan, saat ini ia menargetkan 1% dari sekitar 130 ribuan koperasi di Indonesia dapat berkolaborasi dengan coopRASI. Untuk mencapai target tersebut, ia mengusung strategi dengan terus mengampanyekan visi misi pihaknya dalam konsep koperasi 5.0. Konsep itu bermakna people center enterprise, yang dikembangkan berdasar kondisi revolusi industri 4.0 dan konsep society 5.0 yang saat ini saling berkaitan.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan semangat koperasi sebagai badan usaha yang sangat berfokus pada kepentingan dan keputusan para anggotanya. "Dengan perkembangan dunia digital seperti saat ini, kita terus berusaha mengajak koperasi-koperasi semakin sadar akan teknologi, sehingga makin sejalan dengan tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya. Melalui media digital, kita memanjakan anggota dengan aplikasi coopRASI dalam bertransaksi dan mengembangkan bisnis koperasi."

Korporatisasi koperasi
Perihal era disrupsi digital juga disoroti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ia amat paham akan kondisi dunia koperasi yang mesti adaptif terhadap perkembangan teknologi modern, seiring menguatnya kompetisi di antara pelaku ekonomi.

"Modernisasi koperasi merupakan sebuah keharusan. Apalagi kini tantangannya jauh lebih berat, misal dengan banyaknya fintech atau perusahaan yang jelas mencari keuntungan," ujar Teten melalui sambungan telepon kepada Media Indonesia, Sabtu (2/11).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (MI/Ramdani)

Ia optimistis, dengan langkah modernisasi, koperasi masih bisa menjadi alternatif kekuatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Pesannya Pak Jokowi ialah korporatisasi koperasi yakni dengan manajemen yang lebih profesional, secara bisnis seperti perusahaan, dengan keputusan cepat, tapi inisiatif tetap di anggota koperasi. Seperti BUMN, pemerintah hanya pemilik modal, tapi inisiatif dan yang menjalani tetap anggota."

Teten pun mengapresiasi kemunculan startup seperti coopRASI yang mau bergelut membantu kemajuan dunia perkoperasian Indonesia. "Bagus itu, koperasi memang harus akomodatif. Saya mendukung," tutupnya. (X-15)

BERITA TERKAIT