03 November 2019, 11:45 WIB

Pemprov Sulsel Lebur Sejumlah OPD


Lina Herlina | Nusantara

MI/Lina Herlina
 MI/Lina Herlina
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menyederhanakan struktur pemerintahan. Dalam hal ini, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilebur menjadi satu.

Hal itu pun telah disetujui DPRD Sulsel dengan menandatangani Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah, awal November.

"Tujuan kami hanya lebih menyederhanakan struktur pemerintahan di Sulsel," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Minggu (3/11).

Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Partai NasDem Syaharuddin Alrief mengatakan jika peleburan atau penurunan tipelogi perangkat daerah tidak mengubah tipe OPD, tetap tipe A.

"Peleburan tersebut sudah didasari pemetaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena harus dilakukan pemetaan ulang, yang sangat sulit dan butuh waktu lama serta ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri," ungkap Sahar.

Sesuai hasil fasilitasi Kemendagri, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

"Hasil pengkajian terhadap Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan," tuturnya.

Baca juga: Sulsel Terima Kuota 4.093 Formasi CPNS

Adapun perangkat daerah yang tetap tipeloginya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan.

Sementara nomenklatur perangkat daerah yang berubah/digabung atau dilebur, yaitu Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang tetap tipe A.

Lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terus Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Dinas Ketahanan Pangan.

Kemudian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua tipe A.

Demikin juga perangkat daerah lain yang berubah namun tetap tipe A, seperti Dinas Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Lalu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mengalami perubahan atau tetap dinas sendiri.(OL-5)

BERITA TERKAIT