03 November 2019, 09:00 WIB

Ratusan Kabupaten/Kota Terbitkan Perda Germas


Atalya Puspa | Humaniora

 ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
  ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Ribuan member independen Herbalife Nutrition Indonesia melakukan senam bersama saat perayaan Herbalife Nutrition Day (HND) 2019.

KEMENTERIAN Kesehatan menyatakan, sejauh ini 301 kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki peraturan daerah terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang bertujuan mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

"Telah terbit 301 kebijakan Germas di 200 kabupaten/kota dan 30 provinsi. Sosialisasi telah dilakukan di 501 lokasi," kata Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Eni Gustina, kemarin.

Eni menyebut sosialisasi yang konsisten dilakukan terkait Germas telah berhasil menimbulkan kesadaran di daerah untuk menerapkan hidup sehat. "Kita sudah punya contoh bagus. Di Bengkulu misalnya, implementasinya sampai ke akar rumput," tuturnya.

Selain Bengkulu, Gorontalo dan Jawa Tengah juga disebut Eni sebagai contoh provinsi yang sukses mengimplementasikan inpres terkait Germas. Namun, terdapat juga provinsi yang belum memiliki perda terkait Germas, yaitu Banten, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. "Targetnya di 2020 kita akan jangkau semua provinsi itu," tutur Eni.

Langkah lainnya untuk mendukung Germas ialah melaksanakan penilaian 'kota sehat' yang diselenggarakan oleh Kemenkes dan Kemendagri.

"Rencananya dalam Hari Kesehatan nanti ada beberapa kabupaten/kota sehat. Kita kerja sama dengan Kemendagri dan kita umumkan pertengahan November. Indikatornya dilihat dari tempat-tempat umum sehat, fasilitas kesehatan, hingga pengendalian kehamilan," tambah Sekjen Kemenkes Oscar Primadi.

Sumber: Kementerian Kesehatan/Tim Riset MI

 

 

Implementasi program

Langkah menuju kota sehat, misalnya, dilaksanakan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan mengintensifkan program bersih-bersih Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menjelaskan program tersebut diimplementasikan dengan rutinitas membersihkan lingkungan dan mengupayakan aktivitas fisik bagi warga segala usia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Diksan mengatakan program mencapai kategori kota sehat, antara lain, open defecation free hingga bank sampah.

Di tingkat sekolah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi menyebut pihaknya memasukkan pendidikan mengenai gizi dalam mata pelajaran, jam pembiasaan, kegiatan ekstra dan kokurikuler.

Selain itu, pihaknya mendorong penerapan hidup bersih dan sehat di sekolah melalui kebun gizi, kantin sehat, aktivitas fisik, sanitasi, dan higienitas seperti membiasakan cuci tangan dengan sabun, sikat gigi, dan larangan merokok di sekolah.

Didik berharap semua inovasi dan riset mengenai gizi dan kesehatan bisa diadopsi dan diterapkan oleh sekolah. "Berdasarkan survei SEAMEO RECFON, yaitu organisasi regional Asia Tenggara di bidang pangan dan gizi, dari 791 sekolah yang pernah bekerja sama, ada 77,8% yang sudah memenuhi komponen kesiapan dalam penguatan program gizi," ujarnya.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Poppy Dewi Puspitawati, menambahkan Kemendikbud memberi bantuan melalui apresiasi dan penghargaan bagi guru dan sekolah yang telah menanamkan pola hidup sehat kepada anak-anak didik. (PT/AD/Ind/Put/X-11)

BERITA TERKAIT