02 November 2019, 23:31 WIB

Anies Bentuk Tim Ad Hoc, Pengamat: Hanya Lip Service


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/Insi Nantika Jelita
 MI/Insi Nantika Jelita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama mantan kepala Bappeda DKI Jakarta Mehendra (Kiri).

KEBIJAKAN Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang membentuk tim ad hoc guna mengawasi dan memeriksa kinerja jajaran SKPD DKI ditanggapi dingin oleh pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

Trubus menyebut kebijakan tersebut hanya 'lip service' atau sekadar formalitas untuk memuaskan publik. Sebabnya, tim ad hoc bentukan Anies juga diisi oleh jajaran SKPD seperti Sekretaris Daerah, Inspektorat, hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Saya kok mikirnya ini hanya lip service Pak Anies saja. Sebab, mana ada jeruk makan jeruk, nggak mungkin sesama PNS saling memeriksa dengan adil," ungkapnya ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (2/11).

Sebelumnya dua pejabat PNS Pemprov DKI mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan dan Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi mundur dari posisinya di tengah pembahasan anggaran 2020.

Anies berujar Edy direncanakan akan dipanggil untuk diperiksa tim ad hoc pada 1 November lalu namun hal itu urung dilakukan karena Edy lebih dulu mengundurkan diri pada 31 Oktober lalu.

Sementara itu, Trubus menduga ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab kedua pejabat itu mundur yakni pertama sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

Sebelum kedua pejabat tersebut mundur, sempat heboh terkait munculnya anggaran Rp82 miliar untuk lem aibon hingga Rp124 miliar untuk penganggaran drawing pen. Akibatnya Bappeda pun disorot karena dianggap tidak becus menangani perencanaan anggaran.

Sementara, Edy disorot karena pengusulan anggaran sewa jasa influencer untuk promosi pariwisata Jakarta dengan nilai Rp5 miliar dengan rincian harga sewa sebesar Rp1 miliar untuk satu orang influencer.

"Dugaan yang kedua, kedua orang ini sengaja diminta mundur untuk menutupi kesalahan Pak Anies," tegasnya.

Jika serius untuk membuat perencanaan anggaran yang transparan, Anies pun diminta untuk membuka dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Dokumen tersebut di era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu diunggah ke situs resmi Bappeda sehingga dapat dilihat publik. Namun, di era Anies dokumen itu justru ditutup dan baru diunggah ke situs Bappeda setelah selesai dibahas bersama DPRD DKI.

"Karena justru saat KUAPPAS inilah biasanya proyek bancakan mulai muncul. Proses inilah yang harus diwaspadai," tutur Trubus.(OL-4)

BERITA TERKAIT