02 November 2019, 13:57 WIB

Menag Diharap Kerjakan Hal Substatif dibanding Simbolik


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

Dok.pri/Twittter
 Dok.pri/Twittter
JURU bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari

JURU bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, menyoroti rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang ingin melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

"Menurut saya, kalau Menteri Agama memang punya salah satu tugas untuk mengatasi radikalisme menurut saya sebaiknya lebih menyentuh hal-hal yang sifatnya substantif dibanding hal simbolik yang menurut saya nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat yang ada," ujar Fachrul dalam diskusi prespektif Indonesia di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Hal itu dikarenakan celana cingkrang, jenggot, dan sebagainya dalam Islam memiliki banyak perbedaan.

"Jadi, kalau kami menekankan sebaiknya mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan tapi dengan program yang lebih substansif," ujar Ahmad.

Jika mengerjakan hal yang substantif, menurutnya, akan mendukung secara penuh. Hal substantif yang dimaksud ialah pembrantasan kelompok radikalisme. Bukan melarang hal simbolik.

"Kemarin, kesan pertamanya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal, itu harus jadi catatan juga bagi Menag di awal masa kepemimpinannya," Lanjutnya.

Untuk saat ini, Menag perlu menggandeng ulama, pemuka agama, dan lainnya untuk membahas radikalisme secara komperhensif dan kembali memaknai arti dari radikalisme.

"Bahkan itu wajib menurut saya Menteri Agama perlu melihat bahwa bagaimana menangani radikalisme ini dengan komprehensif, dengan holistik melihat berbagai aspek, dan jangan terjebak dengan simbol-simbol yang menurut saya justru kontra produktif dan menjadi pertentangan publik dan semua pihak tentu harus dilibatkan," jelasnya.

Baik dari kalangan agamawan ataupun juga kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan yang lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri. (OL-09)

BERITA TERKAIT