02 November 2019, 09:25 WIB

Jokowinomic II Vs Fakta Ekonomi


Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/Econact | Opini

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
 ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Ilustrasi 

MELIHAT perkembangan ekonomi beberapa tahun ke belakang, mau tak mau Presiden Joko Widodo harus bergerak lebih cepat, tepat, dan sigap. Laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% setahun dalam jangka waktu yang lama, diyakini tidak membantu bangsa ini naik peringkat ke level yang lebih sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan dalam pidato pelantikannya.

Sejarah berbagai negara maju menunjukkan, ketika mengalami bonus demografi, laju pertumbuhan ekonomi idealnya ada di rentang minimal 7%, bahkan 10%. Kemudian, dalam jangka waktu kurang dari dua dekade, PDB per kapita negara-negara yang sukses tersebut kemudian terdongkrak hingga menembus level US$12 ribu. Sementara itu, Indonesia, saat mulai menikmati bonus demografi, laju per tumbuhan ekonomi tak pernah menembus 5,5% dalam lima tahun terakhir.

Bisa dibayangkan, dengan PDB per kapita yang baru mendekati US$4 ribu, Indonesia hampir pasti terancam momok middleincome trap. Bahkan, jika PDB tak bisa naik lebih tinggi lagi, peluang terjungkal dari status middle income country pun makin terbuka. Namun, tak ada kata terlambat bagi Presiden Jokowi atau siapa pun presiden Indonesia setelahnya.  

Kondisi buruk masih bisa dihindari atau setidaknya dikurangi dengan memacu pembangunan industri manufaktur. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang terus menurun harus kembali dikatrol. Kuncinya ada pada kebijakan yang proindustri dan konsisten menjalankannya. Oleh karena itu, the winning team harus diserahi tanggung jawab secara jelas.  

Pembagian tugas di antara tim ekonomi harus terukur dan bisa dievaluasi perkembangannya dalam jangka waktu pendek, mengingat sebagai presiden di periode kedua, Jokowi sudah selayaknya fokus membenahi persoalan-persoalan utama ekonomi. Selain untuk legacy, juga untuk membuktikan diri bahwa coblosan kedua dari publik tak berujung dengan kekecewaan.

Idealitas teoretis tersebut nyatanya berhadapan dengan fakta keras  yang kurang menguntungkan. Perekonomian Indonesia melaju kurang mulus, bahkan sampai paruh pertama tahun ini, lampu kuning belum juga reda.  Bahkan, beberapa indikator perlambatan ekonomi sudah mulai terlihat. Pertama, stagnasi tingkat konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data dari BPS, ekonomi Indonesia kuartal I 2019 hanya tumbuh 5,07% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu atau tumbuh negatif 0,52% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Secara konklusif bisa dikatakan bahwa salah satu penyebab ekonomi tumbuh tidak maksimal ialah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pada kuartal I 2019, pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 5,01% secara tahunan. Meski lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu, konsumsi sedikit melambat dari kuartal IV 2018 yang mencapai 5,08%.

Perlambatan global

Sebagai kontributor terbesar, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu acuan untuk mengukur ekonomi secara keseluruhan. Tren pertumbuhan konsumsi selalu sejalan dengan laju ekonomi. Saat konsumsi melambat, hampir dipastikan akan berefek pada agregat pertumbuhan ekonomi. Sebut saja data PDB Triwulan IV-2017, kontribusi konsumsi sektor rumah tangga dalam perhitungan PDB masih dominan, yaitu 56,13% terhadap PDB. Namun, kontribusi tersebut menurun dari triwulan IV-2016 (56,56%). Penurunan terjadi sebagai imbas dari konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 4,97% (yoy) atau menurun jika dibandingkan dengan triwulan IV-2016 (4,99%).

Kedua ialah pelemahan kapasitas ekspor nasional akibat perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data BPS, selama periode Januari-Juni 2019, eks­por Indonesia tercatat US$80,32 miliar atau turun 8,57% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$87,88 miliar. Penurunan ekspor memberikan gambaran lesunya sektor-sektor terkait, terutama sektor komoditas yang merupakan penopang ekspor terbesar Indonesia. Sinyal terkait juga bisa dilihat dari harga acuan batu bara, misalnya, yang terus menurun sejak awal tahun. Pada semester I 2019, rata-rata harga acuan batu bara hanya US$87,83 per ton atau turun 8,9% dari periode yang sama tahun lalu, yakni US$96,5 per ton.

Harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) juga berada dalam kondisi yang sama. Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), harga CPO CIF Rotterdam sepanjang Mei 2019 bergerak di kisaran US$492,5 hingga US$535 per ton dengan rata-rata US$511,9 per ton. Di periode yang sama tahun lalu, rata-rata harga CPO global masih bergerak di kisaran US$650-US$670 per ton dengan harga rata-rata US$653,6 per ton. Jadi sangat bisa dipahami mengapa penurunan juga terjadi pada nilai kumulatif impor Januari hingga Juni 2019 menjadi US$82,26 miliar. Konsekuensinya, secara kumulatif, Indonesia masih mencatat defisit sebesar US$1,94 miliar sepanjang enam bulan pertama 2019.

Ketiga, pertumbuhan investasi yang juga terengah-engah. Pada kuartal I, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi sebesar Rp195,1 triliun atau hanya tumbuh 5,3%. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya bisa mencapai 11,8% secara tahunan. Perlambatan investasi juga terlihat dari data pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada kuartal I lalu, PMTB hanya tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,94%.

Keempat, yang tak kalah mengkhawatirkan ialah perlambatan dari sisi penerimaan negara. Di sektor pajak, pada semester I 2019, realisasinya tercatat Rp603,34 triliun atau 38,24% dari target APBN 2019. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut hanya tumbuh 3,7%. Pemasukan dari Pajak Penghasilan (PPh), penolong terbesar setoran pajak, hanya mampu tumbuh 4,71% menjadi Rp376,33 triliun. Bahkan, setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merosot 2,66% menjadi Rp212,32 triliun.

Jika dilihat secara sektoral, industri pengolahan, kontributor terbesar penerimaan pajak, setorannya tahun ini tercatat Rp160,62 triliun atau turun 2,6% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pun penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak di sektor pertambangan sebesar 14% menjadi Rp33,43 triliun. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, setoran pajak sektor pertambangan melesat 80,3%. Apalagi, lesunya harga komoditas juga berimbas pada torehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang Januari-Juni 2019, re­alisasi PNBP tercatat Rp209,08 triliun atau hanya tumbuh 18,24% secara tahunan.

Ancaman juga datang dari sisi internal, yakni dari sisi transaksi berjalan. Belum lama ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI bahkan memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan (CAD) pada kuartal II/2019 akan memburuk jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia, yang secara umum memprediksi bahwa kinerja neraca pembayaran Indonesia kuartal II/2019 tetap terjaga sehingga menopang stabilitas eksternal Indonesia.  

Pendeknya, yang jelas saat ini bukan lagi saat bermain-main dengan istilah-istilah untuk memeriahkan panggung. Memburuknya prospek pertumbuhan, penurunan tingkat konsumsi rumah tangga, penurunan kapasitas ekspor, perlambatan pertumbuhan investasi nasional, melemahnya kapasitas pajak nasional, dan ancaman defisit transaksi berjalan yang kian menahun ialah bukti faktual bahwa ekonomi Indonesia sedang dihadang berbagai lampu kuning.

BERITA TERKAIT