02 November 2019, 09:15 WIB

Lawan Stunting, Tito Gandeng Ibu-Ibu PKK


Annisa Ayu Artanti | Humaniora

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melibatkan ibu-ibu PKK dalam kampanye program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan stunting.

"Kami akan melibatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, sukarelawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," kata Tito di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (2/11).

Pada konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait beberapa waktu lalu, Tito mengatakan program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ditegaskannya karena belum tentu masyarakat di daerah paham dan mengerti tentang stunting, termasuk kepala daerah. Jadi anggaran program ini dimasukan ke APBD untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya.

Baca juga: Melirik kantin Sehat Kemenkes, Tempat Menkes Terawan Sarapan

"Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD? Mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun nonpangan. Itu akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kami akan bergerak sambil nanti evaluasi," jelasnya.

Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional karena berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, Tito akan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki program-program tersebut.

"Jadi, nanti kami akan libatkan jaringan yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kami akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," katanya.

Selain itu, kata Tito, Kemendagri juga akan bekerja sama secara bertahap dengan kementerian lembaga di tingkat pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang akan lebih dahulu mendapat perhatian atau menjadi prioritas utama. (OL-2)

BERITA TERKAIT