02 November 2019, 00:40 WIB

Kritik Pedas untuk Ekonomi Indonesia


Abdillah Muhammad Marzuqi | Weekend

MI/Caksono
 MI/Caksono
MI/Ilustrasi

APA pun pendapat Anda terkait dengan keadaan ekonomi Indonesia disarankan untuk membaca buku Pengecam Polos Indonesia Tiada Tara. Jika berpendapat baik, cobalah baca. Demikian sebaliknya, jika berpandangan ekonomi Indonesia harus diperbaiki, buku itu sangat layak untuk dibaca.

Begitulah buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) karya HMT Oppusunggu. Di dalamnya 53 kritik terpilih, terutama di bidang ekonomi dari 1986-2018, sejak Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi.

Alih-alih disampaikan dengan halus dan lembut, kritik itu lebih berasa seperti kecaman. Nadanya beragam, mulai uraian yang runtut, tenang, peringatan, bahkan ke dampratan dan ancaman yang bersifat mirip nubuat.

Kritik awalnya ditulis Oppusunggu dalam bentuk surat, artikel, atau gugatan. Lalu, dikirimkan ke berbagai media massa maupun pihak-pihak berkepentingan. Sebagian ada yang kemudian dikumpulkan sebagai buku.

Dalam buku setebal 463 ha­laman, cukup menampilkan sosok yang konsisten mengkritik sejak zaman Orde Baru hingga zaman reformasi. Kendati demikian, dia tak pernah peduli kritiknya itu dibalas atau tidak, ditanggapi atau tidak. Dalam buku juga di­tuliskan bahwa pernah ada satu lembaga menanggapi gugatannya, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, pada 23 Juni 1999. Pengadilan ini menanggapi gugatan Oppusunggu tertanggal 25 Mei 1999, yang meng­adukan Bank Indonesia terkait dengan kriminalitas moneter yang dilakukan bank sentral tersebut. Itu pun, pengadilan menyim­pulkan gugatan Oppusunggu baru merupakan pengaduan dari masyarakat, bukan merupakan suatu gugatan.

Buku itu terdiri atas empat bagian yang disusun mundur dari pemerintahan Jokowi hingga masa Orde Baru. Bagian I Indonesia 2018-2014, memberi tempat khusus pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, berlanjut dengan bagian II Indonesia 2014-2004, bagian III Indonesia 2004-1999, dan bagian VI Indonesia 1999-1986.

Bagian pertama mendapat porsi banyak, 17 kritik yang dilontarkan Oppusunggu pada era pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun 2014-2018. Jumlahnya sama dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi dalam periode lebih panjang.

“Jika kritik terhadap pemerintahan Jokowi tampak bertebaran, tidak lantas pemerintahan ini lebih lebih jelek daripada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Semua itu merupakan kritik yang sama terhadap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” begitu yang tertuang dalam pengantar penerbit (hal xi).

Teh botol

Penulis berusia 96 tahun itu masih tetap tajam. Ia tak segan menggunakan bahasa keras seperti ‘teh botol’ yang merujuk pada teknokrat bodoh dan totol. Bahkan, dalam bagian pertama ia menggunakan istilah itu sebagai judul, Hidup Bangsa Indonesia Kita Biarkan Dirasuk Teh Botol (hal 51).

Ia masih bisa membicarakan bagaimana Jokowi terpancing berita bohong tentang Sri Mulyani menjadi menteri terbaik dunia hingga menyarankan Bank Indonesia mencetak uang kertas lebih banyak untuk membebaskan rakyat dari derita bencana.

Kritik Oppusunggu di bidang ekonomi memiliki argumen kuat sebab dia menguasai bidang tersebut. Bahkan, ia ialah murid terbaik Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikoesoemo, selain Widjojo Nitisastro.

Oppusunggu tidak sedang berlaku pamrih pribadi atau pamrih kekuasaan. Tak ada perasaan sok pintar, apalagi benci dan dendam ketika dia menulis kritik. Meskipun bernada kecaman, menurut Parakitri T Simbolon, tak ada perasaan sok pintar, apalagi benci dan dendam dalam diri Oppusunggu.

“Meskipun demikian, nyaris tidak terasa ada pamrih pribadi mencemari kecaman-kecamannya itu, seperti pemutarbalikan fakta, perasaan besar diri, tepuk dada, sombong, sok pintar, marah, apalagi benci dan dendam. Yang sangat terasa ada hanyalah telaknya, lebih tepat polosnya, spontanitas, keterusterangan, amarah, dan duka atas derita masyarakat umum akibat perilaku dan sepak terjang pihak-pihak yang dikecamnya,” tulis Parakitri Simbolon dalam epilog (hal 384).

Salah seorang pembahas buku Yon Machmudi yang juga menjadi Ketua Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia mengungkap bahwa bahasa keras itu dimaksudkan untuk membangunkan kesadaran mereka yang dianggap Oppusunggu telah melakukan kesalahan. Ia mengungkapnya saat diskusi dan peluncuran buku Pengecam Polos Indonesia Tiada Tara di Perpustakaan Nasional Indonesia (4/10).

Teroris

Peringatan-peringatan Oppu­sungu dimaksudkan agar republik ini tidak hancur, walaupun realitasnya, seolah hendak di­biarkan hancur. Persoalan Indonesia ialah kebobrokan ekonomi. Yang merajalela di Indonesia bukan terorisme internasional, melainkan teroris bangsa sendiri yang tidak henti-hentinya merusak dan menjatuhkan ekonomi tanpa bisa dibangkitkan kembali. Tanpa disadari, teroris ekonomi dijaankan secara gegap gempita oleh elite ekonom Indonesia (hal 224).

Pada satu bagian, Oppusungu menulis semua ahli ekonomi dalam kabinet Jokowi justru menjadi tulang punggung berengseknya perekonomian kita dan menjerumuskan Indonesia jatuh dalam jurang malapetaka luar biasa tersebut (hal 27).

Kata berengsek juga digunakan Oppusungu dalam kritik lain berjudul Ekonomi Berengsek Indonesia (hal 201) yang ia tulis pada 2004. Kendati demikian, Oppusungu tidak hanya mengritik dan mengumpat tanpa tawaran. Pada bagian akhir kritik, ia biasa menambahkan usulan. Seperti ketika ia mengkritik sistem politik multipartai sebagai biang korupsi.

“Usul kami lagi, tim-tim sosialisasi mengenai terbentuknya kedua partai tersebut dise­rahkan pelaksanaanya kepada Ahmad Syafii Maarif-Fadli Zon untuk Partai Persaudaraan Umat Islam dan kepada JE Sahetapy-Kwik Kian Gie untuk Partai Kebangsaan Toleransi,” (hal 31).

Solusi lebih serius ia kemukakan untuk berbagai ekonomi Indonesia seperti memulihkan fungsi BI sebagai bank sentral, menghidupkan sektor riil dengan politik uang murah, ataupun merelakan bangkrutnya industri padat mo­dal yang dilin­dungi.

Akhirnya, buku itu menjadi pengingat bahwa Indonesia akan tetap ada bagi yang optimistis. Buku itu juga sebagai penjaga kewarasan bangsa dalam membina demokrasi. Bagi pembaca yang masih dalam tahap meraba, buku itu sangat bermanfaat untuk membuka wawasan kondisi ekonomi Indonesia. Bagi para ekonom, tentu buku ini berfungsi sebagai cermin. Apalagi bangsa Indonesia tengah memasuki era baru kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua. (M-4)

BERITA TERKAIT