01 November 2019, 20:05 WIB

Peran Penegak Hukum Penting dalam Pembangunan Ekonomi


Antara | Politik dan Hukum

Antara/Aditya Pradana Putra
 Antara/Aditya Pradana Putra
Peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam pembangunan ekonomi sangatlah vital.

KONDISI perekonomian nasional akan berkembang jika ada dukungan dari sektor-sektor lain termasuk dukungan dari sektor hukum dan lembaga penegak hukum. Karena itu, peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam pembangunan ekonomi sangatlah vital.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung Ates kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11).

Menurut Ates, ekonomi adalah urat nadi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

“Saat ini kita perlu segera memperkuat seluruh pilar kelembagaan dan regulasi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global dan ancaman pelambatan perekonomian nasional,” ujarnya.

Ates memandang bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan, pembangunan ekonomi akan sulit berkembang dan akhirnya akan sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi secara adil-merata.

Ia menilai arahan Presiden Joko Widodo sudah tepat yang menyatakan bahwa agar terjadi pertumbuhan ekonomi diperlukan reformasi tata hukum di Indonesia perlu segera dilakukan.

“Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa sering kali investor atau BUMN takut melakukan investasi dan kegiatan bisnis dikarenakan adanya ketidakpastian hukum serta perilaku penegak hukum yang sering mencari-cari kesalahan pelaku bisnis,” papar Ates.

Ates menyarankan beberapa langkah konkret yang harus dikembangkan dan dilakukan aparat penegak hukum agar semakin kontributif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Aparat hukum mendukung transformasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai lokomotif perekonomian nasional, terutama dalam perannya menjaga seluruh proses manajemen keuangan publik dan daerah bersih dan bertanggung jawab.

“Aparat hukum harus mencegah dan menindak kebocoran dan penyimpangan keuangan negara dalam bentuk korupsi dan pencucian uang, yang akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Ates.

 Aparat penegak hukum harus melakukan langkah pencegahan dengan jalan berkolaborasi dengan pelaku bisnis agar kegiatan bisnis mendapatkan jaminan kepastian hukum.

“ Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus mengembangkan kegiatan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan penyadaran hukum kepada pelaku bisnis,” papar Ates.

Aparat penegak hukum, saran Ates, harus mengembangkan penerapan sistem dan cara kerja yang mengedepankan bukti-bukti yang berkualitas.

“Aparat penegak hukum dalam menggunakan pendekatan conditio a sine qua non yakni metode pembuktian deduktif sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal dan atau dibatalkannya penetapan tersangka oleh hakim praperadilan,” tuturnya. (Antara/OL-09)

BERITA TERKAIT