01 November 2019, 19:48 WIB

MUI Tolak Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Syaiful Arif/ama/15
 ANTARA FOTO/Syaiful Arif/ama/15
KH Cholil Nafis (kanan)

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menolak wacana pemerintah mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama, karena secara makna jauh berbeda.

"Ketimbang mengurusi pengubahan istilah radikalisme mending pemerintah fokus melaksanakan deradikalisasi yang saat ini belum optimal," ujar  Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis kepada Media Indonesia.

Dia menjelaskan, manipulator agama dengan radikalisme sangat jauh berbeda. Radikalisme merupakan pemahaman mendalam terhadap sebuah ajaran namun cenderung ekstrim dan itu berlanjut pada tindakan sehari-hari. Sementara manipulator agama berarti pihak yang menggunakan agama sebagai topeng untuk mengelabui orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan material maupun imaterial.

Dengan begitu, paparnya, pengertian kedua istilah itu berbeda dan pergantian istilah bisa menghilangkan substansi mengenai paham dan tindakan ekstrim. Maka ketimbang mendiskusikan hal yang tidak penting itu, lebih baik pemerintah fokus menangani akar masalah radikalisme.

"Mari kita fokus mengatasi dan mencegah radikalisme daripada berdebat soal wacana yang hanya bisa menghilangkan substansi ihwal radikalisme. Personal itu penyebabnya banyak, selain perlu pelurusan pemahaman agama yang tentunya membutuhkan peran pemuka agama, juga kerap disulut oleh kemiskinan juga ketidakadilan dan dua hal itu hanya bisa ditangani pemerintah," jelasnya.

Dia mengatakan, penanganan radikalisme sejauh ini belum berjalan baik karena hanya mengatasinya di permukaan melalui pendekatan represif aparat keamanan. Cara itu berhasil dalam hal menjaga kondusivitas keamanan sementara paham radikal yang menjadi motornya tidak tersentuh.

"Saran saya pemerintah perlu lebih masif lagi merangkul semua kalangan pemuka agama apapun karena paham ekstrim tidak hanya menghinggapi satu agama. Tentunya pemuka yang khatam dan ahli soal ajaran agamanya masing-masing untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar dan mencegah yang belum. Kemudian pemerintah juga perlu bekerja ekstra mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki penegakan hukum supaya menghadirkan keadilan," pungkasnya. (OL-11)

BERITA TERKAIT