01 November 2019, 16:30 WIB

Kemendikbud akan Kaji Ulang Kurikulum Pendidikan


Indriyani Astuti | Humaniora

ANTARA/FB Anggoro
 ANTARA/FB Anggoro
Sejumlah pelajar mengikuti ujian tengah semester di SDN 159 di Kota Pekanbaru.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi terkait kurikulum pendidikan. Hal itu menindaklanjuti arahan presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi menuturkan tinjau ulang kurikulum akan dilakukan sesuai visi dan misi presiden. Namun sebelum itu, Kemendikbud akan meminta semua masukan dari pemangku kepentingan di antaranya pendidikan tinggi, akademisi, para pendidikan, dan para guru.

"Karena arahannya baru kemarin. Nanti akan dibahas bersama. Harus kita pastikan semua program mengarah dengan visi dan misi presiden," ucapnya ketika ditemui di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (1/11).

Ia menuturkan perubahan kurikulum membutuhkan waktu pembahasan apalagi setelah pendidikan tinggi dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Ciptakan SDM Kompetitif, Terobosan Mendikbud Ditunggu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, imbuhnya, akan mengurus kurikulum mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Semua jenjang pendidikan tersebut, kata Didik, harus saling berkaitan.

"Harus ada benang merahnya," ucapnya.

Seluruh kementerian, ucap Didik, diberikan waktu hingga 11 November 2019 untuk menyelesaikan susunan anggaran yang akan menjadi rencana strategis kementerian selama satu tahun mendatang.

Kemendikbud masih akan fokus meneruskan program prioritas presiden yakni wajib belajar 12 minimal tahun, membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, menciptakan lapangan pekerjaan, penguatan karakter, serta revitalisasi vokasi dan kejuruan.

Anggaran pendidikan 2020 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp35,7 triliun. Dari total alokasi itu, 24,9% untuk belanja pegawai seperti pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS.

Selain itu, sebanyak 31,5% untuk belanja barang, antara lain bantuan pemerintah yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk belanja modal 4,1% dan 39,5% untuk belanja bantuan sosial, di antaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP).

Pagu Rp35,7 triliun ini difokuskan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta kompetensi murid.

Rincian kegiatan dan nominal anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Rp17,9 triliun, sarana pendidikan antara lain untuk revitalisasi SMK sebesar Rp3,6 miliar.

Untuk pembayaran TPG non-PNS Rp212,3 miliar, sertifikasi guru Rp40 miliar, penyelenggaraan ujian nasional Rp8,4 triliun, dan akreditasi satuan pendidikan Rp85 miliar.

Selain itu, belanja peningkatan sarana PAUD pun dialokasikan sebesar Rp720 juta, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Rp60 miliar, dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Rp60 miliar.

Belanja beasiswa, dialokasikan sebesar Rp8,15 miliar dengan rincian untuk beasiswa darmasiswa Rp650 juta dan beasiswa unggulan sekolah Indonesia di luar negeri Rp7,5 miliar. (OL-2)

BERITA TERKAIT