01 November 2019, 11:30 WIB

KLHK Sebut Tiga Perusahaan Lakukan Pembakaran Berulang


Indriyani Astuti | Humaniora

ANTARA/Mushaful Imam
 ANTARA/Mushaful Imam
Heli milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Soak Batok, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatra Selatan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap sejumlah perusahaan yang terbukti kembali melakukan pembakaran lahan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan selain PT AUS, perusahaan dengan modal asal Singapura yang terbukti membakar lahan seluas 970 hektare di Katingan, Kalimantan Tengah, masih ada perusahaan lain yang pernah terbakar pada 2015 lalu dan tahun ini lahannya kembali terbakar.

PT AUS terkena kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 dan 2019 dan merupakan satu dari lima perusahaan modal asing yang ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KLHK.

"Ada beberapa misalnya  PT RKK di Jambi pernah terbakar pada 2015 seluas 561 hektare. Kami sudah gugat Rp162 miliar sudah proses eksekusi. terbakar lagi seluas 1.200 hektare pada 2019. Lalu ada PT Kaswari Unggul, kebakaran lagi tahun ini," ucap Rasio ketika ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Chile Mundur Jadi Tuan Rumah COP 25, Spanyol Menawarkan Diri

Hasil penelusuran Media Indonesia,  PT RKK atau PT Ricky Kurniawan Kertapersada pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan terkait pembakaran 591 hektare lahan pada 2015 di Kabupaten Muaro Jambi.

Mahkamah Agung juga memutus perusahaan itu dikenai denda Rp162 miliar.

Pada 2019, menurut KLHK, perusahaan itu diduga kembali membakar lahan. Bahkan lebih luas dibanding 2015 lalu, yakni mencapai 1.200 hektare.

Selain itu,  PT Kaswari Unggul yang memiliki lahan di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Perusahaan itu pernah membakar lahan pada 2015. Pun, telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan denda denda Rp25,61 miliar.

Pada 25 Oktober lalu, KLHK dinyatakan telah memenangkan gugatan terhadap PT AUS berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya.

Dalam putusan tersebut PT AUS dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi seluas 970 hektare.

Rasio menuturkan bahwa pihaknya siap melakukan langkah hukum selanjutnya apabila PT AUS mengambil upaya hukum lanjutan.

"Putusan terhadap PT AUS itu pengadilan pertama, kami akan melihat langkah-langkah hukum yang dilakukan apakah mereka akan banding. Belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht)," ucapnya.

Meskipun kebakaran hutan dan lahan sudah mereda di sejumlah daerah, ia menegaskan tim penyidik masih bekerja di lapangan. Sejauh ini, KLHK sudah menyegel 80 lokasi lahan yang terbakar.

"Kami tidak berhenti mengejar pelaku karhutla," tegasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT