01 November 2019, 06:50 WIB

Gebrakan Mentan Syahrul Sediakan Pangan Rakyat


Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian | Opini

Dok.MI/Seno
 Dok.MI/Seno
Opini

PADA Minggu, 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi dilantik. Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi begitu banyak harapan yang digantungkan masyarakat kepada pemerintah, termasuk di sektor pertanian. Apalagi membangun bangsa sebesar Indonesia, tidak mungkin meninggalkan pertanian. Saat ini pun, negara industri maju seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Jepang, menjadikan pertanian sebagai sektor andalan untuk menopang ekonomi mereka.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia di sektor pertanian pun tidaklah ringan. Data BPS terkini mencatat, penduduk Indonesia sudah berjumlah 267 juta jiwa berada pada urutan ke-4 setelah Amerika, India, dan China. Bahkan pada 2050, penduduk Indonesia diperkirakan akan menembus angka 300 juta jiwa.

Strategi khusus

Memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat untuk negara sebesar Indonesia tentunya membutuhkan strategi khusus. Untuk itulah sejak dilantik dan mengawali jabatannya sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menekankan wajib hadirnya pemerintah dalam menyediakan pangan bagi seluruh rakyat.

Langkah awal sebagai Menteri Pertanian, SYL berkomitmen membenahi data pertanian. Pembenahan itu ditargetkan selesai dalam 100 hari pertama masa kerjanya di Kabinet Indonesia Maju. Poin penting dalam pembenahan tersebut ialah validasi data secara bersama dan hanya satu data di BPS, atau data satu pintu.

Selama ini, pengumpulan data pangan melibatkan banyak kementerian/lembaga sehingga harus ada data pangan yang disepakati bersama dan memiliki akurasi tinggi agar bisa dimanfaatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi dan kebijakan.

Koordinasi dan konsolidasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam data pertanian pun digiatkan. Kementan dan kementerian/lembaga lainnya harus saling menunjang untuk menyediakan data yang akurat. Karena dengan akurasi, semua kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik.

Selain pembenahan data, Mentan SYL juga segera membangun War Room Pangan berupa Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian (Kostra Tani) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. War Room ini akan digunakan untuk memonitor seluruh data pertanian dan mengoptimalkan peran penyuluh di level kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional.

Untuk menunjang kinerja para penyuluh, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan akan dilengkapi dengan informasi pertanian lengkap dan perangkat digital yang bisa memantau kapan dan berapa luasan panen, waktu tanam, potensi serangan hama penyakit dan cara penanggulangannya, serta informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri hingga distribusi tenaga kerja pertanian dan pergerakan alat mesin pertanian (alsintan).

Optimalisasi peran BPP dan para penyuluh ini berangkat dari pemikiran bahwa penyuluh merupakan 'the dream academic' petani, dengan kata lain, intelektualnya petani ialah penyuluh. Juga mengutip pernyataan SYL dalam Rakernas Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Jakarta (30/10), "Penyuluh adalah otaknya petani, manajemen dan hatinya petani yang selalu mendampingi petani. Karena itu, mereka wajib menjadi 'Kopassusnya' pembangunan pertanian di daerah."

Menurut Mentan SYL, penggunaan Iptek di level petani juga sangat ditentukan oleh penguasaan Iptek pertanian bagi penyuluhnya. Selain itu, peran penelitian dan pengkajian di bidang pertanian pun turut menjadi perhatian. Hasil riset pertanian harus menjadi inovasi yang dapat dipraktikkan para petani dan secara nyata berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas produksi.

Para peneliti, baik di Kementerian Pertanian maupun di perguruan tinggi nasional perlu didorong untuk menggunakan seluruh kekuatannya menemukan hasil-hasil riset baru, varietas-varietas baru, dan cara-cara bertani baru untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Dengan teknologi dan inovasi terbaru, pertanian bisa lebih efektif dan efisien, bahkan didorong untuk menopang kebutuhan pangan, ekspor, dan industri pertanian yang terus bergerak maju. Ini sangat penting dan tentu akan memerlukan kontribusi kuat hadirnya penyuluh, peneliti, dan petani dalam mendorong industri pertanian dan peningkatan produksi pangan.

Sinergi untuk Indonesia berdaulat pangan

Beberapa langkah yang sudah mulai dientakkan Mentan SYL mengerucut pada semangat kebersamaan. Untuk memantapkan langkah ketahanan pangan yang dimulai dari perlunya data pertanian tunggal, SYL tak segan menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian, Mentan SYL juga menggelar pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertemuan itu menegaskan bahwa data luas baku sawah akan sinkron per 1 Desember 2019 mendatang. Karenanya, pihaknya juga akan segera melakukan validasi dan verifikasi secara bersama-sama dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), ATR/BPN, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Validasi dan verifikasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi dengan deviasi rendah. Selain itu, bersama-sama cek lapangan. Dia berjanji akan mengawal proses ini secara langsung hingga tuntas. Selanjutnya, Syahrul juga sudah mengatur jadwal pertemuan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya.

Mentan Syahrul berjanji akan rutin menggelar pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga lain dalam memantapkan jalannya program pertanian untuk kepentingan rakyat.

Begitu halnya dalam Kostra Tani yang akan menggiatkan teknologi pertanian aplikatif. Petani akan semakin maju jika peneliti dan penyuluh bisa bekerja sama dalam mendiseminasikan inovasi-inovasi pertanian. Peneliti sebagai penghasil inovasi dan penyuluh memastikan inovasi-inovasi tersebut bisa dipraktikkan petani di lapangan.

Yang tidak kalah penting, menurut Mentan Syahrul ialah pemerintah daerah di semua level diharapkan turut bersama berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Pemerintah daerah turut dilibatkan dalam upaya penanganan kerentanan rawan pangan dan penyediaan stok pangan di daerah.

Untuk mengentaskan stunting dan daerah rentan rawan pangan, Kementan mengajak pimpinan daerah, dari kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota, sampai gubernur untuk bersama-sama turun tangan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Juga, akan terus digiatkan kerja sama para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga agar semua daerah di Indonesia cukup pangan dan memiliki ketahanan pangan yang baik.

BERITA TERKAIT