31 October 2019, 21:09 WIB

Ditjen AHU Luncurkan 3 Aplikasi Pelayanan Publik Terbaru


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

Kemenkumham
 Kemenkumham
Menkumham Yasonna Laoly saat peluncuran  tiga aplikasi pelayanan publik berbasis online di Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019

DIREKTORAT Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali meluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik berbasis online terbaru tepat di Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019.


Tiga aplikasi terbaru tersebut ialah, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Aplikasi Koperasi dan Aplikasi Beneficial Ownership (BO) atau Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat.

Peluncuran ketiga aplikasi pelayanan publik terbaru Ditjen AHU tersebut, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode, Yasonna H. Laoly.

Dalam sambutannya Laoly mengatakan Kemenkumham telah banyak membuat perubahan dan inovasi, baik internal maupun untuk pelayanan publiknya. Namun, tegasnya, inovasi tidak boleh berhenti begitu saja.

“Kalau kita berada pada zona nyaman, tidak ada keinginan untuk to transform, maka kita tidak akan pernah maju,” kata Yasonna, saat memberikan sambutannya pada acara Malam Transformasi Puncak HDKD 2019, Rabu (30/10).

Sementara Dirjen AHU, Cahyo R Muzhar menjelaskan, ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respons Ditjen AHU Kemenkumham guna meningkatkan kemudahaan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Upaya yang sedang dilakukan Indonesia saat ini guna meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan di saat yang bersamaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian Indonesia yang tidak kalah penting,” katanya.

Dia menjelaskan, aplikasi SABU merupakan sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk persekutuan firma, persekutuan komanditer dan persekutuan perdata. Sedangkan aplikasi Koperasi ialah sistem yang dikembangkan guna menyelengarakan pengesahan pendirian koperasi, pengesahan perubahan koperasi serta pengesahan pembubaran koperasi.

“Terakhir ialah plikasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), sebuah aplikasi yang dibuat agar Korporasi dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat yang terdapat pada Korporasinya kepada Ditjen AHU Kemenkumham,” jelasnya.

Cahyo menambahkan, ketiga aplikasi tersebut merupakan wujud kepedulian dan sumbangsih Ditjen AHU Kemenkumham terhadap kemudahan berusaha di Indonesia serta terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

“Ketiga aplikasi ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang baik sekaligus aman dari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang, yang artinya Indonesia tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat pencucian uang,” pungkasnya. (RO/OL-8).

 

BERITA TERKAIT