01 November 2019, 00:00 WIB

Hanson bisa Dijerat Pidana Perbankan


Faustinus Nua | Ekonomi

ANTARA
 ANTARA
Kepala Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) meminta agar emiten properti PT Hanson International Tbk (MYRX)  mengembalikan dana masyarakat yang telah dihimpunnya selama ini.

"Pengembalian itu (dicicil), kita juga memahami kemapuan perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu harus tetap hidup dan mengembalikan kewajiban  yang telah dilakukan selama ini,” kata Kepala Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing dalam jumpa pers di Jakarta,kemarin.

Menurut Tongam, Hanson telah menghimpun dana masyarakat sejak tiga tahun lalu hingga mencapai triliunan rupiah.  Sebagai emiten yang bergerak di  bidang properti, Hanson tidak boleh menghimpun dana masyarakat layaknya perbankan.

Kegiatan ilegal Hanson tercium pengawas OJK di pasar modal. OJK kemudian melakukan pengawasan mendalam hingga menemukan bukti kuat bahwa Hanson melakukan pelanggaran dengan menghimpun dana layaknya deposito di perbankan dengan bunga10% hingga 12%

“Mereka mngatakan pada awal Oktober bahwa mereka tidak melakukan kegiatan itu. Tapi kita tidak bisa ditipu. Kita lakukan pendalaman dan terbukti mereka melakukan (penghimpunan dana). Ada scheme 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dan bisa roleover,” imbuhnya.

Kini Hanson telah menghentikan kegiatannya. Meski tidak ada aduan dari masyarakat namun OJK tetap bertindak tegas bahkan ada penyidikan lebih lanjut. Apabila terbukti ada nasabah yang dirugikan dan melanggar UU Perbankan,  Hanson bisa dikenakan  tindak pidana.

“Kena UU perbankan ada pidana. Nanti tergantung bagaimana penyelidikan yang dilakukan,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Head of Public Relations and Communication Hanson, Dessy A Putri memastikan pihaknya akan mengembalikan dana milik nasabahnya.

“Perseroan akan mengikuti arahan dari OJK dan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab kami sebagai perusahaan terbuka,” ujarnya.

Hanson mengikuti instruksi OJK dengan menggunakan metode cicilan.  Hal tersebut juga untuk menjaga agar perusahaan tetap pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memenuhi semua kewajibannya.


Tahap Mengkhawatirkan

OJK  juga kembali menindak 297 perusahaan  financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending yang ilegal.  Sejak 2018 hingga Oktober 2019, Satgas telah menutup 1.773 fintech ilegal.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan kita, karena yang terdaftar di OJK itu 127. Sementara yang ilegal mencapai 1.773,” ujar Tongam.

Sejauh ini Satgas berkerja sama dengan 13 kementerian/ lembaga sebagai anggotanya untuk bersama-sama menindak maraknya perkembangan fintech ilegal. Pihaknya juga berkoodinasi dengan Google Indonesia agar membantu satgas untuk mengurangi dan membasmi fintech  ilegal.

“Kegiatan paling banyak itu adalah penawaran forex.  Mereka menawarkan imbal hasil fix tanpa risiko rata-rata 1% per hari dan masyarakat kita banyak terjebak di sini,” tuturnya.

Untuk investasi ilegal , pihaknya sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokirnya. Adapun kepada Bareskrim Polri diminta untuk menidak lanjuti bila ada pelanggaran hukum. Satgas juga menemukan 68 pergadaian ilegal selama 2019 di berbagai daerah. (E-1)

BERITA TERKAIT