31 October 2019, 19:30 WIB

Indonesia Lakukan Reekspor 428 Kontainer Limbah B3 ke Negara Asal


mediaindonesia.com | Humaniora

Istimewa/KLHK
 Istimewa/KLHK
Jumpa pers tentang reekspor kontainer yang berisi sampah dan limbah B3 di Jakarta, Kamis (31/10).

PAMERINTAH Indonesia telah dan terus mengambil tindakan tegas terhadap importir sampah yang melanggar aturan. Para importir telah diwajibkan melakukan reekspor terhadap 428 kontainer yang berisi skrap plastik tercampur sampah dan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) ke negara asal. 

Pelaksanaan reekspor 428 kontainer yang berisi sampah dan limbah B3 dilakukan atas koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pihak Bea dan Cukai.  

Penegasan tersebut dikemukakan Dirjen Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, kepada media, pada jumpa pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Jakarta, Rabu (31/10)

Menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal  memerlukan suatu proses yang tidak sebentar.

"Karena itu, secara nasional diperlukan penguatan pemahaman antarinstansi terkait untuk penanganannya termasuk juga dalam melakukan pengawasan di border dan di post border. Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas bilamana akan dilakukan pengembalian limbah illegal tersebut ke negara asal," papar Vivien

Dirjen PSLB3 KLHK menuturkan bahwa dalam penanganan permasalahan reekspor kontainer ilegal karena berisi limbah non-B3 dalam kondisi kotor dan tercampur dengan limbah B3 harus dikembalikan ke negara asal.

"Untuk pelaksanaan reekspor dilakukan berdasarkan mekanisme B to B (business to business) berdasarkan kontrak kerja sama importir dengan eksportir di bawah koordinasi Bea Cukai dan sesuai Permendag 31 Tahun 2016 terhitung pelaksanaanya dalam waktu 90 hari," jelas Vivien.

Ia menegaskan apabila pelaksanaan reekspor tersebut tidak terlaksana dalam mekanisme B to B, akan tindak lanjuit dengan berdasarkan mekanisme Konvensi Basel antara pemerintah Indonesia dengan negara asal limbah.

"Jika tidak ada respons  dari negara asal limbah dan negara eksportir, maka akan dilakukan pendekatan bilateral melalui jalur negosiasi Kementerian Luar Negeri dan melalui Sekretariat Konvensi Basel," tegas Vivien.

"Paksaan reekspor terhadap importir bisa juga dengan perintah pengadilan. Jika reekspor tidak berjalan baik, Dirjen PSLB3 KLHK akan menindak tegas perusahaan importir tersebut," tambahnya.

Selama periode April – September 2019, pihak KLHK telah memeriksa total 882 kontainer berisi skrap plastik dan skrap kertas. Dari 882 kontainer yang telah diperiksa tersebut,sebanyak 428 kontainer ditemukan berisi skrap plastik tercampur sampah dan limbah B3 yang harus direekspor.

Tercatat 454 kontainer dinyatakan bersih dan 374 kontainer yang berisi sampah dan limbah B3 telah direekspor ke Prancis, Jerman, Belanda, Slovenia, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Amerika, Spanyol, Kanada, Hongkong, dan Jepang. (OL-09)

 

BERITA TERKAIT