31 October 2019, 07:50 WIB

Anggaran Daerah bakal Dikawal


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Menteri Dalam Negeri Jenderal (pol) Tiyo Karnavian.

MENDAGRI Tito Karnavian menggandeng KPK membenahi penyerapan anggaran di daerah. Dia ingin penggunaan anggaran tepat sasaran sebab tahun depan itu kurang lebih Rp800 triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Menurut Tito, kolaborasi dua instansi diniatkan sebagai upaya pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan anggaran. Ada beberapa masukan dari KPK terkait dengan pengelolaan anggaran.

Masukan itu menyasar delapan pos anggaran daerah. Misalnya, proses perencanaan, dana desa, dan manajemen aset. Tito tak membeberkan semuanya, tetapi dia telah menginventarisasi saran KPK itu. "Ini masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi 2020," kata Tito.

Pada Desember 2019, dia akan mengundang seluruh kepala daerah untuk sinkronisasi pengawasan supaya tak ada penyimpangan anggaran.

Harmonisasi kegiatan di daerah diperlukan agar searah dengan program prioritas Presiden Joko Widodo.

"Tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden," ujar dia.

"Kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.

 "Saya kira dengan kerja sama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden."

 

Komitmen

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti visi-misi Presiden dalam program kerja daerah. KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan pemerintah daerah.

"Terkait dengan infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), investasi, itu yang menjadi konsen dari Presiden (Joko Widodo), KPK juga akan memfokuskan ke area itu," kata Alex.

KPK juga berkomitmen mengawal program kerja pemerintah daerah. Alexander Marwata pun meminta kepala daerah benar-benar menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

"Terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah," ujar Marwata.

Marwata memastikan KPK akan mesra dengan Kemendagri. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik niat KPK untuk ikut mengawal tata kelola pemerintah daerah.

KPK akan gencar berkoordinasi dengan Kemendagri terkait fokus program prioritas Presiden. Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap pemerintah daerah harus terus dikawal.  (P-1)

BERITA TERKAIT