30 October 2019, 22:20 WIB

Ditjen AHU Gelar Pelatihan Jabatan Notaris Perdana


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

Kemenkumham
 Kemenkumham
Dirjen AHU Cahyo R Muzhar bersama peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN)
DIREKTORAT Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) untuk pertama kalinya. 
 
Pelatihan ini dilaksanakan oleh Ditjen AHU sejak  Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) sesuai Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dicabut  Mahkamah Agung (MA).
 
Dirjen AHU Cahyo R Muzhar mengatakan program pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas calon notaris dalam menjalankan tugasnya kelak.
 
"Ujian pengangkatan notaris pada dasarnya wadah yang netral dalam proses pengangkatan notaris, baik bagi calon notaris lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun karena kebijakan tersebut dicabut MA, maka Kemenkumham  melalui kebijakannya tetap memprogramkan suatu kegiatan bagi calon notaris melalui pelatihan," kata dia, Rabu (30/10).
 
Pelatihan ini, jelasnya, merupakan kewajiban moral dari pemerintah untuk mengangkat notaris yang berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya notaris dituntut untuk profesional. Namun, jelas Cahyo, dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang tidak menjalankan profesinya secara terhormat, bermartabat serta profesional sehingga merugikan masyarakat.
 
"Kurangnya pemahaman, pengertian dan pengetahuan beberapa notaris dalam mengimplementasikan UU atau peraturan lain tentang pembuatan akta, menyebabkan meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan ataupun kode etik yang dilakukan oleh notaris," ujarnya.
 
Pelatihan terhadap calon notaris ini, kata dia, merupakan salah satu syarat calon notaris bisa diangkat menjadi notaris berdasarakan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Calon notaris  wajib melampirkan sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh Ditjen AHU.
 
"Melalui pelatihan ini diharapkan calon notaris mampu, meningkatkan kemampuan calon notaris dalam pembuatan akta autentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
 
Cahyo berharap dari pelatihan ini calon notaris juga bisa memahami Online Single Submission (OSS), Registrasi pada aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS), dan Pendirian Badan Hukum (CV, Firma dan PT), pendaftaran Fidusia, laporan wasiat. 
 
Dalam rangka Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha, sambung Cahyo, peran notaris saat penting untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Terlebih EODB saat ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi.
 
“Notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam program kemudahan berusaha yang antara lain strarting business. Notaris harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS) demi meningkatkan EODB Indonesia,” ungkapnya.
 
Selain itu, calon notaris juga harus bisa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang menitik beratkan notaris sebagai garda terdepan dalam mengenali transaksi mencurigakan. Notaris berkewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi yang diduga mencurigakan melalui aplikasi GRIPS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
"Semoga nantinya para calon notaris mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal sebagai notaris sesuai dengan etika profesi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan khususnya UU Jabatan Notaris, yang hasilnya dirasakan bagi masyarakat selaku pengguna jasa," harap Cahyo.
 
Pelatihan ini diikuti oleh 500 calon notaris dari seluruh Indonesia dan telah terdaftar dalam aplikasi online Ditjen AHU yakni AHU Online. Acara ini juga dihadiri Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Koordinator Perekonomian. (OL-8)
 
BERITA TERKAIT