31 October 2019, 02:00 WIB

Biaya Pilkada belum Tuntas


MI | Nusantara

Ilustrasi
 Ilustrasi
Pilkada

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat lantaran mereka belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada serentak 2020.

"KPU dan Pemkab Manggarai belum ada titik temu, makanya dimediasi oleh Kemendagri," kata Ketua KPU Manggarai Thomas Aquino Hartono, kemarin. Mediasi berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, sejak kemarin pagi, tetapi hingga sore belum diperoleh titik temu. "Kami sedang break dan masih bahas banyak hal," ujarnya saat dihubungi.

Thomas menyebutkan, pertemuan dihadiri perwakilan dari bagian keuangan pemerintah daerah dan Bappeda. Inti pertemuan itu ialah pemerintah daerah menyatakan tidak mampu memenuhi anggaran pilkada yang diajukan KPU sebesar Rp34 miliar.

Sebaliknya, Pemkab Manggarai hanya sanggup mendanai Rp15,2 miliar. Kondisi itulah yang membuat NPHD belum ditandatangani. Sementara itu, pendapatan asli daerah Manggarai Rp1,23 triliun dinilai akan tersedot jika pemkab memenuhi permintaan KPU.

"Usulan anggaran dari KPU itu sesuai dengan jumlah tempat pemunggutan suara (TPS) dan paling realistis," tutur Thomas.

Sementara itu, ketidakmampuan Pemkab Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), membiayai pilkada sesuai biaya yang diajukan oleh KPU setempat dinilai sebagai dampak buruknya perencanaan keuangan kedua daerah.Padahal, menurut pengamat anggaran Sumut Elfanda Ananda, pilkada pasti dilaksanakan setiap lima tahun.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengungkapkan, hingga kini Kabupaten Serdangbedagai dan Simalungun belum menandatangani NPHD. KPU Serdang Bedagai mengajukan anggaran Rp45 miliar, tetapi pemkab hanya sanggup menyediakan Rp35 miliar. Pemkab Simalungun bahkan hanya bersedia mengalokasikan Rp45 miliar dari Rp61 miliar kebutuhan pilkada. (PO/YP/N-1)

BERITA TERKAIT