30 October 2019, 18:01 WIB

Pemkab Purwakarta Perketat Izin Perumahan


Reza Sunarya | Nusantara

ANTARA/RAISAN AL FARISI
 ANTARA/RAISAN AL FARISI
Foto udara lahan pertanian yang telah dipanen diambil dari pesawat CN 295 milik TNI di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (3/10/2019).

PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi lahan produktif yang tersisa. Seperti lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. 

Pasalnya, saat ini banyak investor yang masuk ke wilayah tersebut untuk mengembangkan sebuah perusahaan di bidang industri, ritel atau properti.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengeluarkan kebijakan tegas guna melindungi lahan pertanian yang masih tersisa. Salah satu caranya, yakni memperketat izin pembangunan perumahan baru di Purwakarta.
 
"Kami akui, semakin berkembangnya wilayah, maka alih fungsi lahan pun semakin menghantui. Ini yang harus kami antisipasi," kata Anne, Rabu (30/10).

Anne menjelaskan, dari data yang ada di dinas terkait, luasan sawah baku di wilayahnya mencapai 18 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 10 ribu hektare merupakan sawah irigasi teknis dan 8.000 hektare di antaranya merupakan sawah tadah hujan.

Anne juga menegaskan, ke depannya lahan-lahan produktif tidak boleh beralih fungsi dengan alasan apapun. Pihaknya, akan menguatkan komitmen dengan para pemilik lahan, supaya tak terlalu mudah menjual lahan pertanian mereka.

"Kalau dijual, nanti kami akan memintai keterangan kepada pembelinya itu kegunaan lahan tersebut selanjutnya untuk apa. Kalau untuk industri atau perumahan, kami tak akan diizinkan," ungkapnya.

Baca juga: Jual Pasir Sisa Meratakan Lahan, Pengusaha Gunungkidul Ditahan

Anne mengaku, pihaknya harus mengintervensi guna mempertahankan lahan produktif tersebut. Hal ini, juga bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian.
 
Saat ini pemkab telah menetapkan lahan pertanian di empat kecamatan menjadi wilayah yang terlarang atau zona merah untuk alih fungsi lahan. Seperti Kecamatan Babakan Cikao, Bungursari, Cempaka dan Cibatu.
 
"Di empat kecamatan ini sudah kami tandai, tidak boleh ada satu jengkal pun lahan pertanian produktif yang beralih fungsi," tegasnya.

Upaya lainnya, yaitu dengan terus mendorong dan memberikan motivasi kepada para petani melalui berbagai bantuan. Tahun depan, kata Anne, pemkab berencana menggelar sebuah event menarik sebagai upaya mengajak kaum milenial supaya tertarik sektor pertanian. (A-4)

BERITA TERKAIT