30 October 2019, 06:10 WIB

Percepatan Pencapaian SDM Unggul


Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan | Opini

 Metrotvnews.com-M Rizal.
  Metrotvnews.com-M Rizal.
ilustrasi

PRESIDEN Joko Widodo seusai pelantikan di Gedung MPR pada Minggu (20/10), dalam pidatonya menyebutkan ada lima target kerja pemerintahan kedua periode 2019-2024. Adapun kelima target kerja itu ialah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dengan lima target kerja itu beliau optimistis bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan. Bahkan, hal itu diyakini dapat menjadi peta jalan (road map) keluar dari perangkap kelas menengah untuk menuju Indonesia emas pada 2045, dengan pendapatan per kapita Rp320 juta per tahun atau Rp27 juta per bulan.

Namun, keberhasilan mewujudkan negara maju pada 2045 itu, antara lain ditentukan kualitas hidup anak usia kurang dari 15 tahun saat ini yang pada 2045 akan berusia 25-40 tahun sebab penduduk usia kurang dari 15 tahun saat ini merupakan motor penggerak pembangunan hingga 2045.

Maka itu, sejalan dengan rencana pemerintah untuk mewujudkan SDM unggul demi mewujudkan Indonesia emas pada 2045, diperlukan peningkatan kualitas hidup anak usia kurang dari 15 tahun. Adapun aspek penting dari peningkatan kualitas hidup dimaksud ialah kesehatan dan pendidikan pada anak usia sekolah sebagai dasar pembentukan SDM unggul yang sehat dan cerdas.

Ihwal kesehatan

Mencermati kualitas hidup anak di Tanah Air, tampaknya masih diperlukan upaya serius, utamanya dalam peningkatan derajat kesehatan anak. Secara faktual hal itu, antara lain tecermin dari masih tingginya angka kematian anak balita. Pada tataran global, angka kematian balita 26,4 per 1000 kelahiran hidup (UNDP,2018).

Rendahnya derajat kesehatan anak di Tanah Air merupakan puncak gunung es yang sekaligus mencerminkan rendahnya derajat kesehatan penduduk. Secara agregat hal itu tecermin dari angka umur harapan hidup yang kini masih tertinggal dari sejumlah negara lain, terutama di kawasan ASEAN. Laporan pembangunan manusia dari UNDP (statistical update 2018) menyebutkan, angka harapan hidup di Indonesia tercatat 69,4 tahun, lebih rendah daripada Singapura (83,2 tahun), Vietnam (76,5), Malaysia (75,5), dan Thailand (75,5). Bahkan, angka umur harapan hidup di Indonesia (69,4) lebih rendah daripada rata-rata umur harapan hidup global (72,2).

Anak-anak yang kini dapat bertahan hidup, sebagian di antaranya mengalami hambatan tumbuh kembang (stunting). Hasil survei prevalensi gizi 2017, misalnya, menunjukkan prevalensi stunting mencapai 29,6% atau hampir satu di antara tiga anak balita di Tanah Air mengalami stunting.

Anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang kelak ketika dewasa memiliki produktivitas rendah. Hal ini, antara lain ditunjukkan studi Hunt (2005) yang menyebutkan bahwa untuk setiap 1% penurunan tumbuh kembang anak balita akan menyebabkan kehilangan produktivitas sekitar 1,4% ketika mereka dewasa.

Pada tahap lanjut, rendahnya produktivitas anak stunting menyebabkan pendapatan mereka 8%-46% lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan anak yang tumbuh normal ketika dewasa (Victora, et.al, 2008).

Rendahnya produktivitas anak-anak yang mengalami masalah kesehatan diperburuk pencapaian pendidikan yang kurang optimal. Secara faktual, anak-anak yang mengalami masalah kesehatan sulit menerima pembelajaran, sering absen, bahkan putus sekolah sehingga prestasi mereka kurang memuaskan di sekolah .

Maka itu, dengan derajat kesehatan rendah disertai dengan prestasi sekolah yang kurang optimal, hal itu pada gilirannya akan mendistorsi pencapaian SDM unggul yang kini tengah diupayakan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya bersama Wapres Ma'ruf Amin.

Soal pembiayaan

Berkaca dari sejumlah negara yang kini memiliki derajat kesehatan tinggi, diketahui ketertinggalan derajat kesehatan di Tanah Air, antara lain akibat alokasi anggaran kesehatan yang rendah. Adapun alokasi anggaran kesehatan di Tanah Air tercatat 3,3% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah daripada Vietnam (5,7%), Singapura (4,3%), Malaysia (4,0%), dan Thailand (3,8%).

Dalam konteks itu, besaran anggaran kesehatan yang dialokasikan suatu negara bukan sepenuhnya bergantung pada pendapatan per kapita, melainkan pada komitmen pemerintah. Vietnam, misalnya, dengan pendapatan per kapita sebesar US$5.859 berdasarkan ukuran kemampuan daya beli (purchasing power parity) 2011 atau jauh lebih rendah daripada Indonesia (US$10.846), mampu mengalokasikan anggaran kesehatan yang jauh lebih besar (UNDP, 2018).

Meski demikian, untuk mengatasi sejumlah jenis penyakit tidak selalu memerlukan biaya mahal, tetapi perhatian serius untuk mengatasi penyakit dimaksud. Di Kenya, misalnya, berdasarkan studi Ahuja et.al (2011) menunjukkan dengan pemberian obat seharga US$25 sen pada anak penderita cacingan, berpotensi meningkatkan pendapatannya sebesar 20% kelak ketika dewasa.

Atas dasar itu dan sejalan target kerja pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan SDM unggul, sepatutnya aspek kesehatan menjadi prioritas pembangunan setara dengan pembangunan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan terobosan agar pembiayaan kesehatan dapat diperbesar, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus membengkak.

Diharapkan penyediaan anggaran kesehatan itu jangan sampai memberatkan masyarakat, terutama penduduk miskin sebab pengeluaran kesehatan yang meningkat akan menurunkan pengeluaran lainnya. Khususnya, pangan, yang justru akan melemahkan ketahanan kesehatan penduduk.

Berbagai upaya kiranya amat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, terutama pada anak sehingga dapat mempercepat pencapaian SDM unggul. Dengan cara itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan mutu modal manusia yang kini masih jauh tertinggal. Laporan Bank Dunia tentang Human Capital Index (HCI) 2018 menyebutkan, bahwa pencapaian modal manusia Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Pencapaian peringkat pada posisi itu masih di bawah Singapura pada peringkat ke-1, Vietnam ke-48, Malaysia ke-57, Thailand ke-68, dan Filipina ke-82.

Adapun nilai indeks HCI Indonesia pada 2018 hanya sebesar 53%, yang berarti masih ada kekosongan 47% untuk mencapai potensi optimum modal manusia di Tanah Air. Adapun penyebab kekosongan untuk mencapai potensi optimum modal manusia itu ialah terutama dalam soal pencapaian kelangsungan hidup dan kesehatan anak.

BERITA TERKAIT