29 October 2019, 19:33 WIB

DPR Akan Prioritaskan Omnibus Law


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/ Susanto
 MI/ Susanto
Willy Aditya

DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian Omnibus Law yang diusulkan oleh pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyebut DPR akan sejalan dengan pemerintah yang menginginkan Omnibus Law sebagai RUU yang diprioritaskan untuk cepat tuntas.

"Jika pemerintah memandang Omnibus Law sebagai prioritas utama, maka DPR melalui badan legislasi juga akan menjadikan Omnibus Law sebagai prioritas," tutur Willy saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

 

Baca juga: Omnibus Law jangan Picu Ketidakpastian Hukum

 

Willy menuturkan penyelesaian Omnibus Law dibutuhkan untuk memberi kepastian kepada proses investasi di dalam negri. Dalam waktu dekat Baleg akan memanggil Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly untuk duduk bersama membahas kelanjutan pembahasa sejumlah RUU termasuk tentang Omnibus Law.

"Kami akan selesaikan 5 sampai 6 UU yang masuk dalam Prolegnas di masa sidang peetana ini. Kita akan fokus dengan target dan betul-betul menghitung," paaprnya.

Willy melanjutkan, proses kajian dan naskah akademik Omnibus Law yang sudah diselesaikan oleh pemerintah akan mempercepat proses pembahasannya di DPR. Saat ini DPR juga masih memikiki beban tugas untuk menyelesaikan RUU yang di carry over oleh periode DPR sebelumnya.

"Kalau kajian dan naskah akademiknya sudah selesak di pemritnah maka akan lebih cepat. Masa sidang ini akan habis 19 Desember, kita punya waktu 1 setengah bulan," tuturnya.

Omnibus law ini bakal merevisi 71 UU yang terdiri dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan 69 UU terkait perizinan di sektor teknis.

71 aturan yang direvisi terdiri dari lima klaster yakni perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan.

Seperti diketahui, dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ke depan akan ada dua UU Omnibus law yang akan diusulkan oleh pemerintah kepada DPR yakni UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapanan Kerja. (OL-8)

BERITA TERKAIT