29 October 2019, 19:00 WIB

Besok Komisi III DPR Uji Kelayakan Calon Kapolri


Putra Ananda | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Kapolri Jenderal Karnavian (kiri) menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru Kabareskrim Irjen Idham Azis (tengah), 24 Januari 2019

KOMISI III DPR-RI akan menggelar uji kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri Komjen Idham Azis esok hari. Jadwal tahapan uji kelayakan Kapolri tersebut disepakati melalui rapat internal di Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menuturkan, sebelum melakukan uji kelayakan, pimpinan dan anggota Komisi III pada pagi hari terlebih dahulu akan mengunjungi kediaman Idham. Setelah itu Komisi III juga akan meminta masukan dan pandangan masyarakat mengenai sosok mantan kapolda Metro jaya itu.

"Besok pukul 09.00 pimpinan dan anggota Komisi III akan mengunjungi rumah calon Kapolri untuk melihat bagaimana kepribadian calon Kapolri di mata keluarga. Selanjutnya Komisi III akan meminta masukan dari masyarakat," tutut Sahroni di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

 

Baca juga: Try Sutrisno: Prabowo Pantas Jadi Menhan

 

Jika tidak ada unsur penolakan dari masyarakat, Sahroni menjelaskan bahwa Komisi III akan langsung melaksanakan uji kelayakan Idham di hari yang sama. Salah satu poin yang akan diangkat dalam uji kelayakan Kapolri esok ialah mengenai komitmen pemberantasan narkoba dan terorisme di Tanah Air.

"Kita liat dinamikanya besok. Proses uji kelayakan dulakukan terbuka. Jika berjalan sesuai rencana maka Komisi III akan segera meluluskan Idham sebagai Kapolri," tuturnya.

Sebelumnya, DPR telah memproses surat dari presiden tentang pemberhentian Kapolri Jenderal (purnawirawan) Tito Karnavian dan pengangkatan jabatan Kapolri Komjen Pol Idham Azis. Surat presiden tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. Azis menyanpaikan DPR telah menerima dua surat dari presiden pertama terkait rencana pengesahan perjanjian dan kerja sama ekonomi antarnegara-negara ASEAN dan Jepang. Dan kedua surat presiden tentang Kapolri.

"Surat dengan nomor R54/Pres/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dalam hal pemberhentian dan pengangkatan dalam hal jabatan Kapolri," ujar Aziz. (OL-8)

BERITA TERKAIT