29 October 2019, 18:45 WIB

Presiden: Anggaran Rekonstruksi Pascagempa Maluku Sudah Tersedia


Hamdi Jempot | Nusantara

Antara
 Antara
Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Doni Monardo berdialog dengan pengungsi Ambon, Selasa (29/10).

PRESIDEN RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengunjungi pengungsi korban gempa di Kampus Universitas Darussalam (Unidar) Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10). Warga yang mengungsi adalah penyintas gempa 6,5 magnitudo yang mengguncang sejumlah wilayah Maluku, Kamis (26/9).

Dalam kunjungan ini, Presiden dan Ibu Negara meninjau pelayanan medis di Rumah Sakit Darurat RSUD dr. Ishak Umarella Tulehu di Kampus Unidar. Presiden juga bertatap muka dan berdialog dengan perwakilan warga dan pemerintah daerah terdampak gempa yakni dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah pernah mencatat gempa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Maluku.

"Kita memang tidak ingin, dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak ya kita harus menerima dan siap," kata Presiden.

Presiden mengatakan berdasarkan laporan dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah rusak sedang," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, anggaran untuk rekonstruksi rumah-rumah warga yang rusak sudah tersedia  di Kementerian PUPR dan di BNPB. Anggaran tersebut akan segera disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

"Anggaran untuk perbaikan rumah itu sudah ada. Uangnya sudah ada. Tapi perlu prosedur.Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda, ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil, begitu ya? Gempa kecil-kecil. Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, anggarannya dari pusat," kata Presiden.

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga tersebut yaitu Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak ibu semuanya. Yang penting kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada. Ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA. Jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

baca juga: Jokowi Apresiasi Peran Swasta Bangun Rumah Korban Gempa Palu

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat meninjau posko pengungsi antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua. Presiden dan Ibu Negara tiba di Ambon pada Senin (28/10) malam, dan Selasa (29/10) siang melanjutkan kunjungannya ke Palu, Sulawesi Tengah. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT