29 October 2019, 17:18 WIB

Dishub DKI: Pelebaran Trotoar untuk Atasi Kemacetan


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
 MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Pengendara sepeda motor melintas di atas trotoar pejalan kaki di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019).

DINAS Perhubungan DKI Jakarta menegaskan pembangunan trotoar merupakan salah satu dari rangkaian kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi kemacetan.

Hal itu disampaikan oleh Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk menjawab kritikan DPRD DKI Jakarta terkait kemacetan yang ditimbulkan akibat pembangunan trotoar dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Erick Thohir-Anies Baswedan Bahas Integrasi Tiket Transportasi

Dalam kesempatan tersebut, Syafrin menegaskan dalam pembangunan trotoar pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI.

Pembangunan trotoar dengan memakan badan jalan pun sudah disesuaikan dengan kondisi jalan dan jenis jalan yang berada di tiap wilayah. Ia juga menegaskan pembangunan trotoar telah melalui kajian dan survei terhadap jumlah pejalan kaki di tiap wilayah pada jam-jam sibuk.

"Seperti di Cikini, kami lebarkan untuk melancarkan pejalan kaki untuk menuju Stasiun Cikini," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Pembangunan trotoar pun juga untuk menyediakan kebutuhan first and last mile guna memindahkan pengguna angkutan pribadi ke kendaraan umum.

Dalam upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum selain menyediakan trotoar yang nyaman dan terkoneksi satu sama lain juga dengan menyediakan angkutan umum yang terintegrasi.

"Jadi untuk first and last mile-nya bisa dengan menyediakan fasilitas pedestrian yang nyaman. Selanjutnya jika kurang ingin berjalan kaki kita sediakan fasilitas jalur sepeda agar first and last mile bisa menggunakan sepeda," jelasnya.

Dari sisi regulasi juga diterapkan penekanan terhadap penggunaan angkutan pribadi dijalankan dengan pembatasan ganjil genap yang diperluas serta jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang direncanakan mulai beroperasi awal 2021.

Penambahan angkutan umum berbasis jalan maupun berbasis rel juga diupayakan untuk menyediakan moda transportasi yang memadai. Tahun depan direncanakan ada penambahan armada Transjakarta hingga mencapai 10.047 unit.

"Dengan adanya kebijakan yang menyeluruh itu kita harapkan ada perpindahan pengendara pribadi ke angkutan umum yang signifikan," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi C, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pembangunan trotoar yang memakan badan jalan sehingga membuat kemacetan semakin parah. Ia juga mempertanyakan program Dishub DKI dalam mengatasi kemacetan yang hingga kini belum terlihat hasilnya. (Put/A-5)

BERITA TERKAIT