29 October 2019, 14:57 WIB

Izin Praktik Menjadi Tantangan Omnibus Law


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Jakarta, Rabu (26/6).

DIREKTUR Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan skema omnibus law akan menemui tantangan yakni izin praktik lantaran setiap izin pada UU tidak bisa dijadikan satu.

"Tantangannya nanti di praktik izin, pemerintah harus melihat perizinannya, contoh izin tambang batu bara dan emas kan berbeda kalau disatukan pasti memunculkan masalah. Satu izin berarti bisa dilakukan untuk seluruh jenis tambang? Kan itu bahaya," kata Feri Amsari saat dihubungi, Selasa (29/10).

Hal itu, lanjut Feri, bisa membuat orang memakai sumber daya alam Indonesia dengan memanfaatkan peraturan omnibus law.

"Praktik izin investasi akan sangat mudah, akibatnya nanti ada upaya membuka ruang bagi kapitalisasi. Banyak hal yang bisa merugikan SDM kita. Oleh karena itu tujuan perizinan itu untuk membatasi orang atau perusahaan mengakses sumber daya," ujar Feri.

"Yang bermasalah saat ini bagaimana membentuknya, itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Yang menyatukan 74 UU dalam satu perizinan. Mewujudkannya itu susah," imbuhnya.

Baca juga: Omnibus Law Harus Perhatikan Kualitas UU

Namun, dirinya tetap mendukung pemerintah melakukan Omnibus Law dengan catatan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Sepanjang dapat menyejahterakan orang banyak baru boleh dilakukan. Oleh karena itu Omnibus law di ruang ekonomi dan investasi ini betul-betul di detailkan banyak hal segi konstitusi dan UU," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah melakukan perombakan terhadap 74 UU melalui skema omnibus law guna memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah.

Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin memperbaiki perizinan investasi demi menggaet lebih banyak investor.(OL-5)

BERITA TERKAIT