29 October 2019, 12:22 WIB

Kasus Wali Kota Medan, KPK Panggil Sekda


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

ANTARA/M Risyal Hidayat
 ANTARA/M Risyal Hidayat
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi dalam kasus yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. KPK memanggil Sekretaris Daerah Pemkot Medan Wiriya Al Rahman sebagai saksi untuk Eldin.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka TDE (Tengku Dzulmi Eldin)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (29/10/).

Selain mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekda, penyidik komisi antirasuah juga memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka ialah ajudan Eldin, Muhamad Arbi Utama, staf Subag Protokoler Pemkot Medan Uli Artha Simanjuntak, pegawai honorer staf Wali Kota Eghi Devara Harefa, dan dua pegawai honorer protokoler Sultan Sholahuddin dan Taufiq Rizal.

Tengku Dzulmi Eldin terkena operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatannya selaku Wali Kota Medan.

Uang suap itu diduga berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Medan Isa Ansyari yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca juga: Politikus PDIP Disuap Rp3,5 M

KPK menduga Isa Ansyari dimintai uang karena telah diangkat sebagai kadis oleh Eldin. Isa sebagai kepala dinas memberikan uang sebesar Rp250 juta melalui transfer sebesar Rp200 juta dan Rp50 juta diberikan secara tunai.

Permintaan uang tersebut berkaitan dengan kunjungan kerja sang Wali Kota ke Jepang pada Juli lalu dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemkot Medan, Wali Kota turut mengajak istri, dua orang anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Keluarga Wali Kota bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Selain menetapkan Wali Kota dan Kepala Dinas PU Medan, KPK juga menjerat Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan Syamsul Fitri Siregar. Syamsul diduga berperan meminta uang kepada sejumlah kepala dinas atas permintaan Wali Kota. (OL-2)

BERITA TERKAIT