28 October 2019, 18:51 WIB

AACC Akan digelar di Nusa Dua Bali


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Adam Dwi Putra
 MI/Adam Dwi Putra
Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah

PERHELATAN dua agenda penting dari The Association of Asian Court and Equivalent (AACC) akan diadakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 2-4 November 2019.

"Ada dua acara penting dan ada beberapa agenda yang kami coba padatkan, karena waktu yang sangat singkat, sementara ada beberapa agenda Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Sekertaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Dua agenda penting di AACC yaitu pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (Meeting of Secretary Generals) se-Asia dan pertemuan Anggota AACC (Board members meeting).

"Untuk pertemuan Sekjen dilakukan untuk mempersiapkan Board members meeting, dimana dalam Board members meeting itu ketua-ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang tergabung dalam AACC mengadakan pertemuan untuk membicarakan beberapa isu," jelasnya.

Agenda awal dimulai pada tanggal 2 November 2019 malam hari, yang dimulai dengan agenda Meeting of Secretary Generals. Dalam pertemuan itu sejauh mana koordinasi yang dilakukan agar pertemuan puncaknya akan dilakukan dengan lancar.

"Intinya Meeting of Secretary Generals untuk memastikan bahwa pertemuan pimpinan MK dari segi agenda, timeline, waktu, dan dokumen sudah diatur sedemikian rupa," ungkapnya.

Baca juga: Peran Mahkamah Konstitusi RI diperhitungkan Dunia

Untuk tanggal 3 November pertemuan pertemuan ketua Mahkamah Konstitusi se-Asia. Dan tanggal 4 November ialah simposium.

"Tanggal 3 nanti akan diadakan satu hari penuh, karena sebetulnya itu lah puncak acaranya, dan tanggal 4 itu internasional simposium," tambahnya.

Menurutnya pentingnya simposium dalam rangka memperkuat negara hukum di masing-masing anggota dan memperkuat isu-isu demokrasi.

Karena tujuan didirikannya AACC untuk memperkuat negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia di negara anggota.

"Yang dijelaskan di masing-masing negara. Kita akan melihat posisi adanya isu negara hukum demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga hakim konstitusi dapat memiliki pengayaan yang lebih banyak dari Berbagai negara member," tutupnya. (A-4)

BERITA TERKAIT