26 October 2019, 17:10 WIB

Pengadilan Hong Kong Larang Publikasi Identitas Pribadi Polisi


Melalusa Susthira K | Internasional

AFP
 AFP
Pengadilan Hong Kong Larang Publikasi Identitas Pribadi Polisi

PENGADILAN Hong Kong mengeluarkan perintah sementara yang melarang warga Hong Kong untuk memublikasikan berbagai identitas pribadi petugas polisi dan keluarganya, termasuk foto. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk menghentikan aksi 'menjatuhkan nama' yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong.

Perintah sementara yang diunggah di laman daring pemerintah pada Jumat (25/10) malam tersebut, seketika menuai kritik oleh beberapa kalangan. Mereka mengkritik atas penggunaan kata-kata yang kabur dan karena melindungi identitas petugas keamanan ketika terlibat bentrok dengan para pengunjuk rasa.

Kepolisian mengatakan banyak data pribadi perwiranya yang bocor dan tersebar di dunia maya, yang dikenal dengan istilah doxxing. Akibatnya, anggota keluarga petugas polisi banyak yang mendapat gangguan.

Sebelumnya pada Jumat (25/10), Pengacara Kepolisian mengajukan ke Pengadilan Tinggi Hong Kong untuk meminta perintah yang melarang orang mempublikasikan informasi pribadi termasuk rincian penting seperti nama, alamat, tanggal lahir dan nomor kartu identitas.

Mereka juga meminta larangan untuk menerbitkan rincian tentang ID polisi dan Facebook perwira polisi, pelat nomor mobil, hingga foto diri atau anggota keluarga mereka tanpa persetujuan.


Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Terbesar Cile, Satu Juta Warga Turun ke Jalan


Pengadilan lantas memberikan perintah sementara selama 14 hari sambil menunggu pemeriksaan dan jalannya sidang lebih lanjut. Perintah itu juga melarang mengintimidasi, menganiaya, melecehkan, mengancam, mengganggu atau mencampuri baik petugas polisi maupun anggota keluarganya.

Kalimat perintah tersebut tidak meninggalkan pengecualian, termasuk bagi media. Sehingga membuat penerapan aturan tersebut menjadi kabur untuk diterapkan dan apakah akan membatasi kerja pers.

Namun, polisi Hong Kong enggan menanggapi permintaan klarifikasi terkait hal tersebut. Sementara itu, anggota parlemen pro-Beijing membela dikeluarkan perintah larangan publikasi identitas detail petugas polisi.

Polisi Hong Kong telah menuai kritik oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi karena menyembunyikan identitasnya selama bentrokan dengan mencopot nomor kartu waran dari seragam serta mengenakan penutup wajah. Sedangkan, para pengunjuk rasa dilarang menggunakan masker atau penutup wajah sebagaimana Undang-Undang Darurat diberlakukan awal bulan ini oleh Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. (AFP/OL-1)

BERITA TERKAIT