26 October 2019, 08:40 WIB

3 Penyuap Gubernur Kepri Dikonfrontasi


Abdillah Marzuqi | Politik dan Hukum

MI/BARY FATHAHILAH
 MI/BARY FATHAHILAH
Terdakwa kasus dugaan suap kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun, Abu Bakar.

SIDANG lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara suap dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Ada tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

"Ada tiga saksi yang kami ajukan. Salah satunya, Bun Hai, seorang notaris yang berdomisili di Batam. Pada intinya terdakwa bersama Johanes Kodrat membuat suatu perusahaan fiktif bernama PT Kelong Abadi Sejahtera," terang JPU Muhammad Asri Irawan.

Nurdin menerima suap senilai Rp45 juta dan S$11 ribu (Rp112,7 juta) dari pengusaha Abu Bakar. Suap itu berkaitan dengan izin prinsip dan lokasi reklamasi di wilayah sekitar Kepri.

Menurut Irawan, sidang kali ini untuk mendengar keterangan dari saksi Bun Hai dan mengonfrontasikannya dengan keterangan dari dua saksi lainnya, yakni Kock Meng dan Johanes Kodrat.

"Saksi kedua dan ketiga dihadirkan untuk dikonfrontasi. Karena pada persidangan sebe-lumnya terdapat keterangan yang berbeda antara Kock Meng dan Johanes Kodrat. Itulah sebabnya kami hadirkan kembali untuk memastikan siapa yang jujur dan siapa yang memberikan keterangan tidak benar," ucap Irawan.

Perusahaan fiktif PT Ke-long Abadi Sejahtera ternyata didirikan atas sepengetahuan Kock Meng. Bahkan, nama perusahaan itu merupakan buah pemikiran mereka bertiga, yakni Abu Bakar, Johanes Kodrat, dan Kock Meng.

Setiap orang, kata jaksa, mengajukan satu kata yang kemudian dirangkai menjadi nama perusahaan tersebut. Fakta persidangan itu diungkap Kock Meng. "Ternyata PT Kelong Abadi Sejahtera itu sepengetahuan Kock Meng ju-ga. Jadi tiga kata, Kelong Abadi Sejahtera, diprakarsai mereka bertiga. Ambil bagian masing-masing," ungkap Irawan.

Ia memastikan ada pengeluaran uang oleh Kock Meng yang diminta Johanes Kodrat bersama dengan Abu Bakar. Permintaan uang itu diguna-kan untuk dua hal. Pertama, untuk operasional Abu Bakar dan Johanes Kodrat. Kedua, untuk diberikan kepada orang dinas perikanan untuk mengeluarkan izin berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut.

"Hasilnya, ketika Kock Meng sudah mengeluarkan uang melalui Johanes Kodrat dan Abu Bakar, beberapa hari kemudian izin yang diinginkan  Kock Meng keluar dari dinas perikanan," tutur Irawan. (Zuq/P-3)

BERITA TERKAIT