26 October 2019, 06:30 WIB

Perbaiki Regulasi Pekerja


Hilda Julaika  | Ekonomi

Sumber Bank Dunia/Tim Riset MI
 Sumber Bank Dunia/Tim Riset MI
Grafis

PERINGKAT kemudahan berbisnis di Indonesia atau ease of doing business (EoDB) 2020 tidak beranjak di urutan 73 dari 190 negara. Posisi ini sama seperti posisi tahun sebelumnya dan jauh dari target urutan ke-40 dunia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada akhir masa pemerintahan periode pertama.

Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, tetap mengapresiasi pencapaian itu. Hal itu karena sejumlah kebijakan reformasi yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup baik.

Namun, menurut Josua, masih ada hambatan dari sisi domestik yang perlu dibenahi pemerintah, terutama mengenai regulasi pekerja.

"Yang perlu pemerintah Jokowi lakukan dalam waktu dekat ialah reformasi kebijakan terkait ketenagakerjaan demi meningkatkan iklim kemudahan berbisnis di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran," saran Josua.

Bentuk reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang dimaksud oleh Josua ialah dengan merevisi UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kepentingan daya saing investasi, yakni dengan mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurutnya, UU Ketenagakerjaan saat ini belum fleksibel bagi investasi asing, misalnya aturan pesangon bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), jenis pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibatasi, dan rasio penaikan upah minimum yang terlalu tinggi.

Regulasi ini membuat Indonesia cenderung kurang atraktif bagi investor asing.

"Saran ini sejalan dengan visi pemerintah dalam pembuatan omnibus law tentang cipta kerja yang nantinya dapat dikoordinasikan. Tentunya reformasi UU ini harus segera dilaksanakan secara cepat agar Indonesia tidak kehilangan momentum investasi," kata dia.

 

Peningkatan

Meski peringkat EoDB stagnan di posisi 73, Indonesia mengalami peningkatan skor dari 67,96 pada tahun lalu menuju 69,6 poin. Data ini disampaikan oleh Bank Dunia melalui laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020.

Analis dari Bank Dunia, Maksym Lavorskyi, memaparkan, "Indonesia berada di urutan ke-73 dengan skor 69,6. Indonesia telah melakukan lima reformasi untuk mempermudah prosedur bisnis."

Reformasi itu sebagian besar melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai contoh, Indonesia memperkenalkan sistem pelaporan dan pembiayaan online untuk jenis pajak utama dan sistem elektronik manajemen perkara untuk para hakim.

Ekonom senior Bank Dunia Arvind Jain juga mengatakan jumlah reformasi yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

"Peringkat Indonesia memang stagnan, tetapi tergolong negara yang paling banyak melakukan reformasi untuk peningkatan iklim usaha setelah Tiongkok," ujar Arvind melalui telekonferensi di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Jumat (25/10).

Negara-negara di Kawasan Asia Timur dan Pasifik disebutkan melakukan sebanyak 33 reformasi peningkatan iklim usaha selama setahun terakhir.

Jumlah reformasi di kawasan tersebut menurun sebanyak sepuluh selama periode 12 bulan hingga 1 Mei dan reformasi dilaksanakan kurang dari setengah negara-negara di kawasan, yaitu 12 negara dari 25 negara. (Ant/X-6)

BERITA TERKAIT